INIPASTI.COM, MAKASSAR – Gedung DPRD Makassar di Jl AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tak tersentuh massa aksi demonstrasi Serikat Buruh.
Pada 1 Mei 2024 hari ini, secara nasional masyarakat memperingati Hari Buruh atau hari pekerja.
Banyak massa aksi turun ke jalan untuk menuntut hak-hak mereka dan menyuarakan kesejahteraan para buruh lebih terjamin.
Namun, Gedung DPRD Makassar tak menjadi target dari serikat buruh.
Meskipun terlihat beberapa petugas kepolisian sempat berjaga di lokasi selama beberapa jam.
Bahkan situasi lalu lintas di depan Gedung DPRD Kota Makassar terpantau lancar.
Mereka hanya mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Kantor Gubernur Sulsel dan beberapa perusahaan lainnya.
“Penyampaian aspirasi di Gubernur, DPRD Provinsi lalu menyikapi beberapa perusahaan seperti di Mandala finance,” kata Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sulsel Abdul Muis, Rabu (1/5/2024).
Muis mengaku, tak mendatangi Gedung DPRD Makassar karena hanya berfokus pada DPRD Sulsel.
“Kita tidak ke sana (DPRD Makassar), kita hanya ke DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi kita,” ungkapnya.
Terdapat enam poin tuntutan disuarakan Serikat Buruh tahun ini. Tiga diantaranya tuntutan secara nasional.
“Tuntutan kami ada tiga secara nasional seperti cabut UU No 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, Tolak upah murah dan hentikan perbudakan bagi driver ojol,” ujarnya.
“Untuk tiga lainnya seperti, stop union busting dan kriminalisasi pengurus serikat pekerja, tindak tegas perusahaan nakal pelanggar ketenagakerjaan, sama STOP phk sepihak,” tambah dia.
Mereka meminta DPRD Sulsel mampu meneruskan permintaan mereka ke tingkat pusat.
“Kita berharap DPRD ada tanggapan dan segera melakukan dialog untuk membicarakan aspirasi secara berlanjut,” jelasnya.
“Tuntutan sikap nasional ini juga bisa diteruskan ke pusat mencabut UU cipta kerja,” kata dia.
Berikut tuntutan Serikat Buruh di Makassar Sulsel:
1. Cabut uu nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja
2. Tolak upah murah.
3. Hentikan perbudakan driver ojol.
4. Stop union busting dan kriminalisasi pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
5. Tindak tegas perusahaan nakal pelanggar ketenagakerjaan.
6. Stop phk sepihak. (*)
