Gempa Lombok, BNPB: Tidak Perlu Berpolemik dengan Status Bencana Nasional

Sutopo Purwo Nugroho, Foto: Ngelmu.co
Top Ad

INIPASTI.COM, JAKARTA – Polemik tentang penetapan status bencana nasional terhadap bencana gempa yang terjadi di lombok NTB menuai tanggapan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.

Menurutnya, polemik yang terjadi karena banyak kalangan yang masih belum memahami pola penetapan status bencana nasional tersebut.

“Banyak pihak yang tidak paham mengenai manajemen bencana secara utuh, termasuk penetapan status dan tingkatan bencana,” ujar Sutopo dalam keterangan persnya, Senin (20/8/2018).

“Banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Tanpa ada status itu pun saat ini, sudah mengerahkan sumber daya nasional,” lanjutnya.

Di sisi lain memang terdapat perbedaan ketika status bencana nasional diterapkan, yakni adanya bantuan internasional. Namun, menurut Sutopo, adanya bantuan internasional juga tidak selalu berbuah baik.

Baca Juga:  Ini Persiapan Prabowo Jelang Debat Kedua Capres

“Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,” ujarnya.

Penetapan status bencana nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam pasal 7 ayat (2), terdapat 5 (lima) indikator untuk dapat menetapkan status suatu bencana menjadi bencana nasional, yang terdiri dari jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Sutopo menjelaskan selain indikator tersebut perlu pertimbangan lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan, yaitu ada atau tidaknya jajaran pemerintah daerah. Jika masih ada maka pemerintah daerah-lah yang memegang kendali dalam penanganan bencana, pemerintah pusat membantu sepenuhnya.

Baca Juga:  Diskusi Publik Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Dalam pasal 9 UU 24 tahun 2007 tersebut juga menjelaskan wewenang daerah dalam menanggulangi bencana alam, di antaranya adalah melakukan kerja sama penanggulangan bencana dengan daerah lain, dan mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan baik berupa uang atau barang.

Sutopo mengemukakan bahwa pemerintah daerah NTB masih sanggup mengendalikan keadaan pasca bencana yang terjadi di Lombok. Dengan demikian menurut Sutopo, polemik tentang peningkatan status bencana tersebut menjadi bencana nasional tidak perlu dibesar-besarkan.

“Jadi tidak perlu berpolemik dengan status bencana nasional, yang penting adalah penanganan dapat dilakukan secara cepat kepada masyarakat yang terdampak,” tuturnya. (*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.