INIPASTI.COM, OSLO, Norwegia – Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed telah dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian untuk 2019 sebagai pengakuan atas upayanya untuk mengakhiri konflik perbatasan dua puluh tahun negaranya dengan Eritrea.
Institut Nobel Norwegia pada Jumat (11/10/19) juga memuji “reformasi penting” yang Abiy, pemimpin Ethiopia sejak April 2018, telah lakukan di dalam negeri. Penghargaan itu diraih ketika Abiy menghadapi tekanan untuk menegakkan kebebasan yang ia perkenalkan, dan para kritikus memperingatkan bahwa kemampuannya untuk mengatasi meningkatnya kerusuhan domestik mungkin tidak cukup.
Komite Nobel mengatakan beberapa orang mungkin menganggap terlalu dini untuk memberinya hadiah, tetapi “sekaranglah upaya Abiy Ahmed membutuhkan pengakuan dan pantas mendapatkan dorongan semangat.” Demikian dilansir Associated Press Jumat (11/10/19).
Penghargaan ini mencerminkan pandangan panitia untuk mencoba mendorong karya yang sedang berjalan.
“Kami bangga sebagai bangsa !!!” kata kantor Abiy dalam tweet.
Direktur Nobel Institute, Olav Njoelstad, mengatakan ia telah menghubungi Abiy melalui telepon, yang “menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dan rasa haru.”
Abiy, 43, menjabat setelah protes meluas menekan koalisi yang berkuasa lama dan mengganggu salah satu ekonomi yang tumbuh tercepat di dunia. Pemimpin termuda Afrika dengan cepat mengumumkan reformasi dramatis dan “Abiymania” pun mulai berjangkit.
Saat mulai menjabat, Abiy mengejutkan orang-orang dengan sepenuhnya menerima perjanjian damai yang mengakhiri perang perbatasan 20 tahun antara dua negara Afrika Timur yang menyebabkan puluhan ribu orang terbunuh. Ethiopia dan Eritrea tidak memiliki hubungan diplomatik sejak perang dimulai pada tahun 1998. Abiy sendiri pernah bertempur di sebuah kota yang tetap diperebutkan pada saat pengumumannya tahun lalu.
Dalam beberapa minggu, presiden Eritrea yang tampaknya tergerak, Isaias Afwerki, mengunjungi Addis Ababa dan jaringan komunikasi dan transportasi dipulihkan. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade, keluarga yang terpecah belah membuat reuni yang penuh air mata.
Hubungan yang membaik menyebabkan pencabutan sanksi PBB terhadap Eritrea, salah satu negara paling tertutup di dunia. Tetapi reformasi Ethiopia tampaknya tidak mengilhami apa pun di Eritrea, yang sejak itu menutup pos perbatasan dengan tetangganya.
Komite Nobel juga menunjuk upaya Abiy yang lain untuk membantu terwujudnya rekonsiliasi di wilayah itu – antara Eritrea dan Djibouti, antara Kenya dan Somalia, dan di Sudan.
Komite Nobel mengakui bahwa “perdamaian tidak muncul dari tindakan satu pihak saja.”
Dikatakan bahwa ketika Abiy “mengulurkan tangannya, Presiden Afwerki menggenggamnya, dan membantu memformalkan proses perdamaian antara kedua negara.”
Ia menambahkan bahwa pihaknya “berharap perjanjian damai akan membantu membawa perubahan positif bagi seluruh rakyat Ethiopia dan Eritrea.”
Tidak ada komentar segera dari Eritrea tentang Hadiah Nobel tersebu, yang di bawah penguasanya yang lama tetap menjadi salah satu negara yang paling tertutup di dunia.
Di dalam negeri, Abiy menawarkan kejutan politik satu demi satu.
Dia membebaskan puluhan ribu tahanan, menyambut kelompok oposisi yang pernah dilarang dan melupakan pelanggaran masa lalu. Orang-orang mengekspresikan diri mereka secara bebas di media sosial, dan dia mengumumkan bahwa Ethiopia akan mengadakan pemilihan yang bebas dan adil pada tahun 2020.
Negara ini memiliki satu dari sedikit kabinet “seimbang gender” di dunia dan seorang presiden wanita, jarang di Afrika.
Dan untuk pertama kalinya Ethiopia tidak memiliki jurnalis di penjara, kelompok media mencatat tahun lalu.
Paket penghargaan itu meliputi hadiah uang tunai 9 juta kronor (sekitar 13 miliar rupiah), medali emas, dan piagam. Meskipun hadiah tersebut diserahkan di Norwegia, hadiah tersebut diberikan dalam mata uang Swedia.
