INIPASTI.COM, JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, akan digelar pada 20 Oktober 2019.
Namun pelantikan yang awalnya dijadwalkan pada pagi hari diundur menjadi sore hari.
“Saya pastikan tanggal 20 Oktober kenapa diundur dari jam 10.00 WIB menjadi jam 16.00 WIB karena kita ingin agar saudara-saudara kita memberi kesempatan bisa beribadah paginya,” kata Bamsoet, di rumah dinasnya, Jl Widya Chandra, Jakarta Selatan, (8/10/2019).
Alasan lainnya, MPR tidak mau mengganggu masyarakat yang berolahraga di car free day. Sebab, nantinya akan ada penutupan jalan protokol untuk dilewati tamu-tamu negara.
“Kita tidak ingin mengganggu masyarakat yang ingin car free day di jalan utama karena semula rencananya ada penutupan jalan karena ada tamu-tamu kepala negara sahabat yang hadir, perdana menteri, presiden, raja, itu akan hadir pada saat pelantikan. Jadi kalau pagi maka akan mengganggu masyarakat kita yang olahraga,” ujar Bamsoet.
Bamsoet mengatakan usulan untuk memundurkan jadwal pelantikan itu juga sudah disetujui. Bamsoet berharap agar tidak ada demo mahasiswa pada saat pelantikan Jokowi-Ma’ruf pada 20 Oktober.
Hal itu dikhawatirkan akan merusak citra Indonesia sebagai negara yang tertib, serta yang berdampak pada masuknya investasi asing.
“Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar pada acara yang sakral itu nggak ada gangguan ketertiban karena apabila ada gangguan demo ini akan membuat image nama kita sebagai bangsa akan rusak di mata Internasional,” kata Bamsoet.
Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak untuk menjaga pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2019 agar bisa terselenggara sesuai konstitusi yang ada. Sebab, kata dia, pelantikan presiden merupakan amanat konstitusi.
“Terkait dengan pelantikan presiden itu sudah seuai dengan UU dan konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu yang resmi dan sesuai pengumuman KPU tanggal 20 itu harus dilantik. Jadi sudah sepatutnya sebagai elemen bangsa kita bisa menghargai hal tersebut untuk menjaga pelantikan presiden sesuai konstitusi dan UU yang ada,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Sementara, terkait persiapan pelantikan presiden itu sendiri, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Sekjen DPR dan MPR.
Pimpinan DPR, kata dia, juga akan berkoordinasi terkait pelaksanaan pelantikan dengan Kementerian Sekretariat Negara.
“Nanti secara jelas nanti kita akan detail lagi rapat dengan pemerintah dalam hal ini ke Setneg ya untuk melakukan pembahasan,” kata Aziz.
Aziz mengungkapkan, Ketua DPR sendiri juga telah memberikan arahan terkait gelaran pelantikan. Puan meminta rapat teknis bersama pemerintah untuk segera dilakukan.
“Arahan Bu Puan dalam waktu dekat kita ada rapat teknis dengan beliau-beliau Setneg. Kalau kemarin ada bahasan-bahasan di tingkat pimpinan dihadiri Rahmat Gobel, Pak Dasco, saya sendiri, dan Ibu Puan yang memimpin untuk melakukan pembahasan secara awal. Nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan pembahasannya itu,” pungkasnya (bs/syakhruddin)
