Indonesia Bisa Belajar dari Kerusuhan di Hong Kong

Pengunjuk rasa berlarian saat polisi anti huru hara menembakkan gas air mata dalam kerusuhan menyusul protes di luar gedung DPRD di Bandung, 30 September 2019. (Foto Antara)
Top Ad

Analisis Berita

Clara Ferreira-Marques (Reuters)

INIPASTI.COM , HONG KONG – Hong Kong menawarkan kepada Jakarta pelajaran berharga tentang ongkos yang harus dibayar akibat tiadanya suatu tindakan yang dilakukan. Perubahan perundang-undangan yang tidak populer telah membawa puluhan ribu demonstran ke jalan-jalan, seperti yang juga terjadi di bekas koloni Inggris tersebut. Presiden Indonesia Joko Widodo sebenarnya punya kesempatan untuk meredakan ketegangan yang baru terjadi itu. Mengulur-ulur penanganannya akan mempersulit penyelesaian masalah kebijakan yang penting dan sulit.

Protes dipicu oleh tindakan terburu-buru anggota DPR pada hari-hari terakhir sesi persidangan parlemen untuk menghasilkan legislasi, sebelum kabinet baru diangkat dan Joko Widodo dilantik untuk masa jabatan kedua. Termasuk di dalamnya upaya untuk memperkenalkan undang-undang pidana yang melarang seks di luar nikah dan perubahan undang-undang untuk membatasi kekuasaan komisi antikorupsi yang disegani negara tersebut, yang dikenal dengan inisial KPK.

Baca Juga:  Mudik Lebaran, Berkah Atau Beban?

Presiden, yang akrab disapa Jokowi, tetap berada di luar lingkaran keributan sejak dia terpilih kembali pada bulan April. Dia mungkin bisa mendongak ke utara untuk melihat sekilas tentang apa yang bisa terjadi ketika ketidakpuasan dibiarkan membara bagai api dalam sekam.

Masalah Hong Kong mungkin mengakar lebih dalam, tetapi persoalan di Indonesia mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk kebakaran hutan yang kian memprihatinkan. Jakarta, tempat para mahasiswa pernah turut menggulingkan Presiden Soeharto pada 1998, hampir tidak perlu lagi diingatkan tentang dahsyatnya kekuatan yang dimiliki oleh kumpulan banyak orang.

Jokowi memberi janji-janji untuk memberantas korupsi, melempangkan jalan bagi investasi asing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang rata-rata mendekati 5%. Tetapi setelah pemungutan suara bulan April yang memamerkan kekuatan Islam konservatif yang meningkat, ia menunjukkan kecenderungan untuk melupakan tujuan-tujuan itu.

Baca Juga:  Gara-gara Twitter, Kedubes AS Minta Maaf di Turki

Dia bisa saja berkilah. Penetapan undang-undang pidana yang didukung oleh kalangan garis keras telah ditunda, dan mengorbankan rancangan undang-undang lain yang lebih kredibel. Jokowi dapat menunjukkan tekad dengan membatalkan revisi undang-undang KPK yang sangat tidak populer. Dia dapat mengatasi kekurangan kinerja KPK, seperti penyelidikan yang terlalu panjang, tetapi upaya yang dilakukan secara tergesa-gesa itu, dikombinasikan dengan pengangkatan pejabat yang lemah, akan merugikan pada saat Indonesia perlu meyakinkan perusahaan dan pengelola dana di luar negeri akan kepastian berusaha di Indonesia.

Pelantikan kabinet yang cepat juga akan sangat membantu, guna mengakhiri politik dagang sapi yang berlarut-larut. Untuk memicu perekonomian, Indonesia harus melanjutkan dengan perubahan struktural, mulai dengan mengangkat batasan investasi dan mengatasi pasar tenaga kerja yang kaku. Merealisasikan hal tersebut pada akhir tahun, seperti yang dijanjikan minggu ini, akan menjadi modal politik yang lebih menguntungkan bagi Jokowi.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.