INIPASTI.COM, MAKASSAR – Dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar, Dr H Muhammad Ramli Haba SH MH, tampil menjadi salah seorang nara sumber pada acara Darul Arqam dan Pelatihan Instruktur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulsel, 27 Desember 2016-2 Januari 2017 di Makassar.
Ditemui di kampus Unsa Jl. Kandea I Makassar, Senin (2/1/2017), menegaskan materi yang disampaikan adalah makalah dengan tema soal, Faham dan Advoksi Kaum Dhuafa. Materi ini tentu dipilih untuk melengkapi apa yang didapatkan pada pendidikan formal, dan di samping itu untuk meningkatkan apa yang disebut dengan ketrampilan orang dewasa.
Dijelaskan, ada beberapa bentuk penindasan yakni; eksploitasi, yaitu mempekerjakan seseorang atau sekelompok orang tanpa kompensasi yang layak.
Bentuk lain adalah marjinalisasi, yaitu mengeluarkan atau meminggirkan seseorang dari sumber daya ataupun suatu manfaat untuk kebutuhan hidupnya. Ketidakberdayaan, yaitu penghambatan untuk mengembangkan kapasitas seseorang, kekuatan untuk mengambil keputusan, partisipasi berpolitik, dan mengkritisi keadaan, tandas mantan anggota DPRD Provins Sulsel dua periode dari Fraksi PAN ini.
Dominasi Budaya, suatu keadaan dimana kelompok tertindas percaya bahwa mereka secara natural adalah inferior dan merupakan hal normal. Mereka tidak tahu bahwa punya suara dan hak sehingga akhirnya tunduk pada ekspresi budaya, pendidikan, sejarah, dan pengalaman yang dibentuk oleh kelompok superior, tegas mantan Wakil Rektor I Unsa Makassar ini.
Kekerasan, yaitu bentuk paling jelas dari penindasan, seperti pemerkosaan, penggusuran paksa, pembunuhan diluar proses peradilan oleh negara, persekusi, dan lain-lain.
Salah satu cara membantu kaum tertindas adalah dengan melakukan advokasi. Advokasi suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental), ungkap Ketua Toddopuli Institut Makassar ini.
Advokasi memang bukan revolusi, tetapi lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam, tandas doktor ilmu hukum PPs-Unhas ini. (*)