INIPASTI.COM JAKARTA – Presiden Joko Widodo, Resmi sudah divaksin covid-19 pada Rabu (13/01/2021) Vaksinasi tersebut berlangsung di Istana Negara pukul 09.40 WIB.
Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksinasi Vaksin covid-19, disiarkan langsung oleh Channel Youtube Sekretariat Presiden.
Orang nomor satu di Indonesia tersebut sebelum disuntik vaksin harus melalui dua tahap yakni klarifikasi data dan melakukan tes kesehatan kemudian tahap ketiga disuntik.
Meski Jokowi telah melakukan Vaksinasi bahkan menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik, meskipun demikian tetap ada keraguan dikalangan masyarakat bahkan ada yang menolak untuk divaksin salah satunya yang menolak Anggota DPR RI Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning,
Mantan ketua Komisi IX DPR RI tersebut membuat sejumlah pertanyaan kontroversial dalam rapat kerja Komisi IX pada Selasa (12/01/2021) dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito dan Direktur PT Bio Farma ( Persero) Honesti Basyir.
Dalam argumennya Ribka lebih memilih untuk membayar denda yang disuntik vaksin covid-19.
“Kedua, masalah vaksinasi saya tetap tidak mau divaksin atau sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat dikenakan sanksi Rp5 juta mending saya bayar,” katanya dalam rapat tersebut.
Alasan Ribka menolak vaksin tersebut lantaran sejumlah vaksin lainnya membuat lumpuh bahkan meninggal dunia misalnya vaksin anti polio membuat orang lumpuh dan vaksin kaki Gajah membuat 12 orang meninggal dunia.
“Saya yang bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau HAM tidak boleh bilang begitu,” imbuhnya.
Tidak hanya menolak divaksin Ribka juga membuat pernyataan keras lainnya seperti diKutip Inipasti.com dari laporan berita CNNINDONESIA.
Business Swab di RS
Ribka mengungkapkan secara lugas mengenai komersialisasi atau bisnis tes swab covid-19 di rumah sakit. Pasalnya, ia mendapati tes swab dipatok dengan harga yang berbeda pada sejumlah rumah sakit.
Ia mencontohkan salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Pusat mematok tarif tes swab sebesar Rp3,5 juta dengan hasil 3 hari. Sedangkan untuk hasil tes swab dalam satu hari harganya naik hampir 2 kali lipat yakni Rp6,5 juta.
Sementara itu, ia melakukan tes swab di salah satu klinik dengan harga hanya Rp900 ribu.
“Ini patokannya memang lama pemeriksaan atau memang karena duitnya,” ujarnya.
“Saya cuma ingatkan kepada menteri negara tidak boleh bisnis dengan rakyat, tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh, saya nanti yang paling kencang permasalahkan itu,” katanya.
Sentil Menkes Ahli Nuklir
Dalam kesempatan itu, Ribka juga sempat mempertanyakan latar belakang Budi yang telah berubah sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Agus Putranto. Sebab, Budi tidak memiliki latar belakang di sektor kesehatan, melainkan teknik fisika nuklir.
“Tiba-tiba yang latar belakangnya, apa mau dibom semua ini covid-nya,” jelasnya.
Ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Budi sebagai Menteri Kesehatan tidak hanya untuk masalah masalah covid-19. Pasalnya, masih terdapat banyak PR di sektor kesehatan lainnya yang harus diuraikan, salah satunya yakni BPJS Kesehatan.
“Jokowi ini pembisiknya siapa terakhir makin tidak jelas. Nanti sampaikan saja kepada Jokowi, Mbak ning bilang begini,” tuturnya.
Tidak Percaya Flu Burung
Ribka juga mengaku tidak mempercayai penyakit flu burung yang sempat membuat geger negara-negara di dunia. Karenanya, ia menolak penetapan anggaran karena fakta itu menjadi bisnis.
“Dulu juga begitu saya tolak anggaran flu burung, karena saya ketua komis bisa begitu. Tidak mau saya tanda tangan (anggaran), tidak ada flu burung itu sampai selesai tidak ditemukan H5N1 itu,” ucapnya.
Menurutnya, jika penemuan flu burung di Indonesia justru akan merugikan peternak dalam negeri. Sebab, ada ancaman binatang ternak luar negeri seperti ayam dan sapi masuk ke Indonesia karena isu flu burung di Indonesia tersebut.
Makanya saya tidak mau vaksin ini karena ada permainan yang tidak jelas, tegasnya.
