INIPASTI.COM, MAKASSAR – Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia (UPSDM) LLDIKTI IX Sulawesi menggelar diskusi yang dikemas dalam FGD dengan fokus pada kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim soal Kampus Merdeka.
Diskusi terbatas ini diikuti para anggota UPSDM LLDIKTI IX, digelar Kamis (20/2/2020) di Rumah Makan Apong Makassar. Adapun yang bertindak sebagai moderator adalah Ketua UPSDM LLDIKTI IX Sulawesi Prof Dr H Andi Muin Fahmal SH MH, didampingi Bendahara UPSDM Prof Dr Eliza Meiyani MSi.
Seperti diketahui Mendikbud menempuh kebijakan pada dunia pendidikan tinggi. Pertama, otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.
Kedua, program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.
Ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH).
Keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester.
“Kebijakan Mendikbud Nadiem merupakan perubahan radikal dalam dunia pendidikan tinggi,” kata Prof A Muin.
Pendidikan pada dasarnya adalah kesempatan dan pemerataan, sehingga setiap anak bangsa punya peluang dan kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan.
Prof Dr Kaharuddin MHum menilai kebijakan baru ini menjadikan semua orang kaget. Kebijakan baru itu secepatnya harus dibarengi dengan aturan tekhnis.
“Masalah akan muncul, masing-masing kampus swasta punya visi dan misi berbeda dan kalau tidak dilakukan secara cermat akan memunculkan multikarakter bagi mahasiswa,” tandas Rektor Universitas Sawerigading pada masanya ini.
“Kebijakan keempat kebebasan mengikuti mata kuliah di luar prodi dan kampusnya, sebaiknya kampus asal mahasiswa dan kampus tujuan memiliki posisi yang sama dari segi akreditasi prodi dan akreditasi institusi,” tegas Guru Besar di Fakultas Sastra UMI Makasaar ini.
Hal senada ditegaskan Sekretaris UPSDM LLDIKTI IX Prof Dr Ansar MSi. Dia menilai, kebijakan kampus merdeka Menteri Nadiem, merupakan ide yang bagus tetapi secepatnya harus diberi kejelasan dalam bentuk regulasi tekhnis pelaksanaan empat kebijakan itu.
“Sebab jika kebijakan itu tidak ada kejelasan akan memunculkan multi-tafsir kemudian pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan kampus merdeka, kata Guru Besar Ilmu Ekonomi di STIE Amkop Makassar ini.
Dosen STKIP Muhammadiyah Bone Dr Cheriani MPd menilai, kebebasan mahasiswa memilih mata kuliah di luar kampusnya, bagi PTS di daerah terkendala pada skill lintas perguruan tinggi.
“Persiapan PTS di daerah masih perlu dipacu dan mengkonkretkan regulasi dan aturan mainnya,” kata Cheriani.
Pada awal diskusi anggota muda dan milenial UPSDM LLDIKTI IX Dr Khaeruddin MPd memantik diskusi dengan menjelaskan dan mengurai empat kebijakan kampus merdeka.
“Tradisi FGD tematik ini bagi anggota UPSDM LLDIKTI IX akan dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan tema yang jadi top viral jadi perbincangan di tegah masyarakat,” ungkap Prof Dr Eliza Meiyani.
Tampak hadir dalam FGD kali ini yakni: Prof Dr A Muin Fahmal SH MH, Prof Dr Ansar MSi, Prof Dr Eliza Meiyani MSi, Prof Dr H Kaharuddin, Prof Dr Ratna Tahir MSi, Prof Mattallatta MSi, Prof Dr Melantik Rompegading, Dr Umi Farida MSi, Dr Khaeruddin MPd, Dr Roslina Alam MSi, Dr Eng Hazriani SKom, Dr Ridwan Daud Mahande.
Saat ini, UPSDM LLDIKTI IX dipimpin Prof A Muin Fahmal, salah seorang profesor senior. Menulis beberapa buku tentang ilmu hukum.
Profesor Ilmu hukum UMI Makassar ini merupakan Guru Besar pertama Hukum Tata Negara di jajaran Kantor LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi ini.(ila/yahya).
