Kekuasaan, Elang Ditetaskan Angsa

INIPASTI.COM – Dalam politik kekuasaan, akan selalu ada jalan untuk menemukan cara yang dapat meyakinkan orang banyak. Semakin besar jumlah orang yang yakin akan tujuan politik seseorang, maka seseorang atau kelompok itu sedang memanen dari pohon yang subur. Apakah cara meyakinkan orang itu lewat tipu muslihat, berdusta, berbohong dan meracuni kawan dan lawan, bukanlah soal  penting bagi politik. Tujuan adalah tanda yang harus dicapai. Mutlak.

Saat-saat sekarang ini, aktor politik sedang mempertontonkan banyak jurus politik kepada publik, termasuk sulap politik. Para politisi seakan-akan tidak akan pernah menyesali trik politik yang mereka mainkan akan terkuak sebagai politik yang beraroma busuk. Yang penting, mereka merebut hari ini, soal esok lusa, apakah perebutan itu mengandung kebenaran atau kesalahan fatal, waktu akan memperbaikinya. Lidah politik akan menolong mereka. Itu sebabnya, politisi tidak mengenal tragedi politik. Mereka sungguh-sungguh hanya bersenyawa dengan kepentingan dan tujuannya.

Kita selalu mengira banyak politisi yang sudah terkubur masa depan politiknya.  Misalnya karena korupsi, karena soal moral, karena perbedaan idiologi, karena persaingan dan kontestasi, lalu kemudian dipenjara. Mereka licin dari pintu penjara untuk sampai ke ruang-ruang publik. Ada contoh, seperti Nelson Mandela, ada aktor seperti Anwar Ibrahim, bahkan Soekarno-Hatta. Semuanya pernah mendidih darahnya di ruang pengap yang penuh penyiksaan. Mereka-mereka ini tidak seberapa, yang luar biasa hebatnya, para politisi yang berkibar karir politiknya saat ini dari pintu penjara karena korupsi, karena kasus moral, menuju gerbang kepemimpinan daerah atau kepemimpinan nasional.

Pemahaman Pierre Bourdieu

Kalau anda bukan politisi akanlah sulit memahami bagaimana game politik ini dipermainkan oleh politisi yang pernah “meludahi” prinsip demokrasi, yang pernah merampas hak-hak rakyat, kemudian berkontestasi atas nama demokrasi. Tapi kalau anda seorang ilmuan seperti Pierre Bourdieu yang memahami struktur sosial masyarakat, sekaligus perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalamnya, dengan menggunakan analisis pembongkaran struktur-struktur dominan: dominasi ekonomi maupun dominasi simbolik dari masyarakat, yang selalu menjadi tirai ketidakadilan di dalamnya, dengan mudah untuk memahaminya.

Habitus

Menurut pemahaman Bourdieu, dalam proses pembongkaran struktur sosial yang dilakukan oleh aktor politik dalam menguasai ruang-ruang public, cenderung menggunakan konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan filsafati atas perilaku para aktor yang dimaksud. Dalam pemahaman Bourdieu, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia, dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Habitus seseorang begitu kuat, sampai mempengaruhi tubuh fisiknya. Habitus yang sudah begitu kuat tertanam serta mengendap menjadi perilaku fisik yang disebutnya sebagai hexis. Dalam konteks demokrasi dan politik, identitas, ras, dan agama atau kesamaan lain yang terbentuk cukup lama dapat dipandang sebagai habitus. Di Indonesia, penggunaan konsep habitus kian nyata pada kontestasi politik dan bahkan ekonomi.

Kapital

Instrumen kedua menurut Bourdieu adalah kapital. Kapital diterjemahkan sebagai modal yang memungkinkan aktor politik untuk mewujudkan diri dalam arena publik. Ada banyak jenis kapital, seperti kapital intelektual (pendidikan), kapital ekonomi (uang), dan kapital budaya (latar belakang dan jaringan). Bagaimana memperoleh capital? Ia dapat dikuasai habitus yang tepat dalam kehidupan sosialnya.

Arena

Instrumen ketiga untuk menguasai struktur-struktur sosial adalah arena, sebuah ruang khusus yang tercipta karena persilangan kehidupan sosial politik di dalam masyarakat. Tempat para aktor mengekspresikan kualitas dirinya. Di sinilah mereka mulai menampakkan kemampuannya untuk berkontestasi. Ada beragam arena, seperti arena pendidikan, arena bisnis, arena seniman, dan arena politik. Jika orang ingin berhasil di suatu arena, maka ia perlu untuk mempunyai habitus dan kapital yang tepat.

Baca Juga:  Prime Over Ekonomi Nasional

Pendidikan

Selain tiga instrument itu, secara khusus Bourdieu berbicara tentang betapa pentingnya pendidikan. Baginya, pendidikan adalah suatu proses penciptaan ulang dominasi sosial yang telah ada sebelumnya. Pendidikan menutup pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki habitus maupun kapital sebagai seorang pembelajar. Pendidikan dalam pandangan Bourdie adalah sebuah kelihaian para aktor elit memainkan arena dan capital untuk memastikan tidak terjadinya pergeseran formulasi struktur sosial. Pendidikan menurutnya adalah instrument yang paling dahsyat untuk memutar dan membolak-balikkan konfigurasi elit. Kalau arena pendidikan dapat dimasuki oleh struktur sosial bawah, maka dapat dipastikan akan terjadi perputaran elit.

Itu sebabnya, dalam kacamata Bourdieu, pendidikan telah ditafsirkan sebagai alat diskriminasi. Pendidikan di matanya tidak lebih sebagai alat untuk menindas orang-orang yang memang sejak awal sudah “kalah”, baik secara ekonomi, maupun secara habitus. Secara mekanis, pendidikan telah menjadi energi tumbuhnya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, antara si “pintar”, dan si “bodoh” yang tidak memiliki habitus maupun kapital intelektual. Pendidikan, dengan demikian, menutupi sekaligus melestarikan ketidakadilan serta kesenjangan sosial yang telah berlangsung lama di masyarakat. Secara kasat mata, kekuasaan itu jelas produk pengetahuan yang sebagian besar bersumber dari institusi pendidikan. Di sinilah pengetahuan dan pendidikan ibarat angsa yang menetaskan elang, kemudian elang terbang pongah, mengepak dengan lantang, lalu memakan anak angsa yang lain, anak angsa yang rapuh. Di sini jelas elang adalah simbol ke-agul-an kekuasaan, dan angsa adalah representasi pengetahuan, yang terkesan suci, putih, bersih dan elok dipandang.

Distinction

Selain pendidikan, Bourdieu juga membangun konsep pembedaan (distinction). Secara singkat, pembedaan berarti tindakan aktor membedakan dirinya dengan yang lain, untuk menunjukkan kelasnya dalam masyarakat. Biasanya, pembedaan dilakukan oleh kelas menengah ekonomi politik level atas untuk menunjukkan statusnya yang khas dibandingkan dengan kelas ekonomi dan politik yang lebih rendah. Fungsi distinction tidak lain untuk mempertajam polarisasi politik, ekonomi dan sosial, dan dapat bekerja secara vertikal maupun horizontal.

Menyimbolisasi diri adalah bagian dari cara kerja distinction. Memberikan tanda pada diri dan orang lain adalah wujud dari cara kerjanya. Contohnya beragam. Misalnya, orang yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas akan menggunakan pakaian atau pun mobil dengan merek yang khusus, yang harganya jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dicapai oleh kelas ekonomi yang lebih rendah. Proses penempatan diri ini merupakan ciri khas kelas ekonomi menengah ke atas yang ingin mendapatkan pengakuan dari kelas ekonomi yang lebih rendah. Permainan simbol dan tanda menjadi kunci bekerjanya distinction.

Resistensi Pendidikan

Pendidikan misalnya dapat dipandang sebagai arena untuk beroperasinya konsep distinction, lulusan perguruan tinggi luar negeri biasanya melakukan pembedaan terhadap lulusan perguruan tinggi dalam negeri. Mereka merasa “berbeda”, jika mampu membaca, menulis, atau pun berbicara dalam bahasa asing, sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka yang lulus dari perguruan tinggi dalam negeri. Inilah permainan distinction dalam konteks pendidikan.

Kelas ekonomi menengah ke bawah juga melakukan hal yang sama. Namun, bagi Bourdieu, tindakan tersebut bukanlah merupakan pembedaan, melainkan suatu bentuk perlawanan. Jadi, jika datang dari atas, pengambilan posisi untuk mendapatkan pengakuan disebut sebagai distinction. Dan jika datang dari kelas ekonomi menengah ke bawah, misalnya dengan menggunakan istilah anti kemapanan, itu disebut sebagai perlawanan (resistance).

Baca Juga:  Danny Pomanto Ungkap 3 Musuh Utama Jokowi

Status Bahasa

Bourdieu juga banyak membincangkan soal bahasa. Baginya, bahasa bukanlah alat komunikasi yang bersifat netral, tanpa kepentingan. Pandangan semacam itu amat naif, karena bahasa adalah benih-benih kekuasaan. Kekuasaan menurut Bourdieu berkelindan dengan ketrampilan berbahasa. Kekuatan bahasa yang menusuk pendengaran rakyat dan yang menembus kalbu masyarakat adalah modal seseorang membangun kekuasaan. Karena itu, bahasa adalah simbol kekuasaan. Di dalam bahasa tersembunyi dominasi simbolik serta struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Tata bahasa yang digunakan oleh seseorang mencerminkan kelas sosial ekonominya di masyarakat. Dalam posisinya seperti ini, sebagai sebuah simbol, bahasa adalah suatu “teks” yang perlu untuk terus dipahami secara kritis oleh publik. Terutama oleh para cendekia. Siapa pun yang cerdik menggunakan bahasa, selalu ada motif kekuasaan yang terkandung di dalamnya. Para aktor politik lebih banyak menggunakan bahasa sebagai alat ekspresi untuk kebohongan atau kejujuran ketimbang alat komunikasi.

Subjektivitas Bahasa

Para ilmuan modern yang memiliki cita-cita menjadikan pengetahuan sebagai jalan utama manusia sampai pada kebenaran, mendapat bantahan dari Bourdieu. Menurut Bourdieu para ilmuwan modern itu telah keliru dengan keyakinannya, yang menjadikan bahasa ilmu pengetahuan adalah bahasa obyektif yang terbebaskan dari prasangka maupun kekuasaan, dan ilmu pengetahuan adalah jalan netral dan bebas hambatan untuk sampai pada kebenaran. Klaim ilmu pengetahuan modern ini dibantah oleh Bourdieu. Baginya, pandangan semacam ini tidak cukup objektif, dengan mengira bahwa bahasa yang ia gunakan adalah netral, maka para ilmuwan secara sadar menyembunyikan kepentingan-kepentingan dan pengaruh kekuasaan yang terkandung dalam bahasa itu. Ini berarti mereka sedang melakukan manipulasi publik. Jika tidak sadar akan hal ini, maka mereka menjadi boneka dari “kekuasaan simbolik” yang tengah berlangsung di masyarakat.

Orang yang berasal dari tingkat pendidikan tertentu memilih menggunakan bahasa yang lebih formal, daripada mereka yang lebih rendah tingkat pendidikannya. Di masyarakat-masyarakat tertentu, orang yang berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi menggunakan bahasa yang berbeda dengan orang lainnya yang berasal dari kelas sosial yang lebih rendah. Keadaan ini menjadi contoh nyata, betapa bahasa telah menciptakan struktur social, yang di dalamnya tersembunyi kepentingan kekuasaan.

Dominasi Simbolik

Hal lain yang juga dilakukan oleh para politisi adalah dominasi simbolik, politisi sengaja menggunakan simbol-simbol sebagai alat penindasan. Penindasan ini tidak dirasakan sebagai penindasan, tetapi sebagai sesuatu yang secara normal perlu dilakukan. Artinya, penindasan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang ditindas itu sendiri.

Misalnya, penguasa yang otoriter dengan cara halus dan tersembunyi, namun tidak mendapatkan perlawanan apapun dari masyarakatnya, karena masyarakatnya telah menyetujui “penindasan” yang dilakukan oleh penguasa. Atau seorang terdakwa yang tidak dapat membela diri, walaupun telah dirugikan oleh penuntut umum atau hakim, karena ia, secara tidak sadar, telah menerima statusnya sebagai yang terdakwa oleh penuntut umum. Seperti inilah pola hubungan antara penguasa dengan rakyat.

Penindasan Simbolik

Konsep dominasi simbolik (penindasan simbolik) juga dapat dengan mudah dilihat dalam konsep sensor panopticon. Sensor panopticon adalah konsep yang menjelaskan mekanisme kekuasaan yang tetap dirasakan oleh orang-orang yang dikuasai, walaupun sang penguasa tidak lagi mencurahkan perhatiannya untuk melakukan kontrol kekuasaan secara nyata.

Misalnya, di dalam penjara atau di jalanan, ada menara penjaga atau patung polisi lalulintas, yang berdiri di tengah jalan, atau di tengah berbagai unit-unit tempat tinggal narapidana. Menara dan patung penjaga itu menjadi simbol kontrol yang bersifat permanen terhadap pengendara dan narapidana, walaupun tidak ada penjaga yang sungguh menjaga di dalam menara dan patung tersebut. Sensor dan kontrol tetap terasa, walaupun sang penjaga dan penguasa tidak lagi secara nyata melakukan sensor dan kontrol.

Baca Juga:  Golkar Bedah Dapil di Sulsel

Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, mekanisme kekuasaan Orde Baru adalah contoh yang paling jelas. Kekuasaan Suharto pada masa itu (Orde Baru: 1966-1998) terasa sampai ke berbagai pelosok Indonesia, walaupun ia tidak secara fisik hadir untuk memastikan kekuasaannya. Bahkan sampai sekarang, ada beberapa kelompok masyarakat yang mengakui legitimasi kekuasaan Orde Baru, walaupun eranya telah lama berlalu.

Doxa

Mekanisme dominasi simbolik kemudian memuncak pada pemikiran Bourdieu tentang doxa. Doxa adalah semacam pandangan penguasa yang dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak lagi memiliki sikap kritis pada pandangan penguasa. Pandangan penguasa itu biasanya bersifat sloganistik, sederhana, populer, dan amat mudah dicerna oleh rakyat banyak, walaupun secara konseptual, pandangan tersebut mengandung banyak kesesatan.

Misalnya, banyak penguasa otoriter di dunia ini beranggapan, bahwa pandangan mereka mewakili pandangan rakyat, maka mereka harus dipatuhi. Biasanya, mereka menggunakan slogan-slogan populis semacam ini, “Musuh Pemerintah=Musuk Rakyat!”, “Pemerintah hadir untuk membawa kemakmuran untuk Rakyat!”, “Modal besar yang dimiliki bangsa kita adalah kebersamaan,” “Mari kita berdikari, melawan kolonialisme,” dan beragam slogan-slogan lainnya. Slogan-slogan politik kekuasaan tumbuh di Indonesia sejak era reformasi, karena para elit membutuhkan dukungan rakyat untuk meraih kursi kekuasaan.

Tarian Kekuasaan

Doxa menunjukkan, bagaimana penguasa bisa meraih, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaannya dengan mempermainkan simbol yang berhasil memasuki pikiran yang dikuasai, sehingga mereka kehilangan sikap kritisnya pada penguasa. Pihak yang dikuasai melihat dirinya sama dengan penguasa. Mereka ditindas, tetapi tidak pernah merasa sungguh ditindas, karena mereka hidup dalam doxa.

Doxa juga berlaku di dalam ranah ilmu pengetahuan. Paradigma positivisme kontemporer (realitas dilihat sebagai sesuatu yang bisa diukur dan dihitung, seperti menghitung “uang belanjaan”) dan empirisme dogmatis (terjebak hanya pada apa yang dapat dilihat oleh panca indera) menjadi pandangan penguasa (komunitas ilmiah) yang dianggap sebagai pandangan seluruh ilmuwan (yang dikuasai). Karena kekuatan doxa, komunitas ilmuan terjebak dalam epistemology science, mereka kehilangan daya kritis terhadap imu pengetahuan itu sendiri.

Ilmuan Modern

Banyak ilmuwan modern terjebak pada doxa penguasa di bidang penelitiannya. Mereka menerima begitu saja pandangan penguasa sebagai pandangannya. Karena mereka kehilangan sikap kritis, akhirnya, mereka hanya mengabdi pada kepentingan penguasa, dan kehilangan sentuhan dengan kebutuhan manusia yang nyata di dunia.

Mungkin karena situasi seperti ini, kelompok ilmuan di Indonesia tidak berdaya memberikan perlawanan dan mengoreksi keangkuhan kekuasaan. Atau mungkin, para ilmuan sedang bermimpi merebut kekuasaan?

Ditulis Oleh: Imam Mujahidin Fahmid, Dosen Ekologi Politik Sekolah Pasca Sarjana Unhas

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.