INIPASTI.COM, MAKASSAR – Kementerian Dalam Negeri mencatat masih ada 66 Pemerintah Daerah dan 3 Pemerintah Kota yang belum menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Padahal di era reformasi saat ini, keterbukaan informasi menjadi satu tuntutan publik yang wajib dipenuhi. Pemerintah pun melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Badan publik negara mempunya kewajiban untuk menyediakan, menerbitkan, dan memberikan pelayanan informasi publik dimana mereka harus menunjuk PPID yang bertanggung jawab menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Asmawa Tosepu AP, pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya menyadari pentingnya PPID itu.
Menurutnya, masih ada sekitar 66 pemerintah daerah, masing-masing 63 pemerintah kabupaten dan 3 pemerintah kota yang belum membentuk PPID. Sebagian besar merupakan pemerintah daerah yang berada di kawasan timur Indonesia.
“Jadi penekanan bagi kabupaten/kota untuk segera membentuk PPID,” ungkapnya pada Rapat Koordinasi Teknis PPID Kemendagri di Hotel Gammara, Rabu (24/10) malam
Kegiatan ini dihadiri hampir seluruh perwakilan provinsi di tanah air, terutama yang belum membentuk PPID.
Dia menekankan, dalam rencana aksi pemberantasan korupsi, kehadiran PPID dan bentuk pelayanan terhadap keterbukaan informasi yang diberikan kepada publik menjadi salah satu indikator dalam pencapaian target.
Asmawa menyadari jika pemahaman terhadap urgensi pembentukan PPID di daerah masih rendah. Sehingga dia berharap dengan ikutnya Rakornis, yang belum membentuk PPID segera menindaklanjutinya setelah kembali ke daerah masing-masing.
(Iin Nurfahraeni)