INIPASTI.COM, MAKASSAR – Menjelang berakhirnya masa jabatan sejumlah Kepala Daerah, seperti di Jawa Barat, Sumatera Utara termasuk Sulawesi Selatan. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri mulai mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi Penjabat Gubernur, mengisi kekosongan kepala daerah di beberapa provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.
Seperti diketahui, dari Informasi yang beredar sudah ada dua jenderal dari Polri yang diusulkan Mendagri ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi Penjabat Gubernur. Yaitu Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen M Irianto di Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara
Di Sulsel sendiri, akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur yang akan dilakukan pada Juni mendatang. Dalam Pilgub kali ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dipastikan tak akan maju kembali. Namun masa jabatannya yang akan berakhir 8 April sehingga mengharuskan ada penjabat gubernur sampai proses pelantikan hasil Pilgub.
Saat Pilkada 2008 lalu, Carateker Gubernur Sulawesi Selatan diisi dari kalangan TNI yaitu Mayjen Tanri Bali Lamo yang saat itu menjabat sebagai Asisten Personil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Seperti yang dikutip dari laman resmi www.kemendagri.go.id. Menteri Dalam Negeri, (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan dalam pengangkatan seorang Penjabat Gubernur tentu ada pertimbangan-pertimbangan dan kajian. Tidak menutup kemungkinan yang akan menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) dari luar kemendagri seperti institusi kepolisian atau TNI.
Tjahjo mencontohkan seperti saat mengangkat pemilihan kepala daerah tahun kemarin, Ia mengangkat Mayor Jenderal Soedarmo menjadi Penjabat Gubernur Aceh dan Irjen Carlo Tewu jadi Penjabat Gubernur di Sulawesi Barat. Pertimbangannya, adalah tingkat kerawanan daerah bersangkutan.
“Tahun kemarin, saya menempatkan Mayjen TNI di Aceh dan Irjen Polisi di Sulbar. Tidak jadi masalah dan Pilkada aman. Pendekatannya stabilitas dan gelagat kerawanan,” kata Tjahjo.
Sama hal dengan kondisi sekarang, opsi untuk kembali menempatkan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur pertimbangannya sama. Hal ini disebabkan, karena tidak mungkin semua itu eselon I di Kemendagri jadi Penjabat Gubernur di 17 provinsi. Bisa ada kekosongan di Kemendagri.
Dari hasil pemetaan Polri dan BIN, Pilkada Sulsel masuk kategori zona merah. Olehnya itu, tidak menutup kemungkinan yang akan mengantikan SYL dari kalangan polisi atau TNI.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diminta komentarnya mengenai penjabat gubernur dari kalangan militer dan kepolisian, mengungkapkan hal tersebut biasa saja, pasalnya jumlah pejabat eselon I di Kemendagri terbatas.
“Tahun inikan terlalu banyak provinsi yang Pilkada ada 17. Tidak mungkin eselon I Kemendagri saja, jadi tidak menutup kemungkinan dari departemen (instansi) lain,” kata JK kemarin.
(Iin Nurfahraeni)
