Oleh: Saefudin | Peneliti dan Pemerhati Pangan dan Pertanian, Pangan Institute
INIPASTI.COM, Sektor pertanian tetap dan akan terus menjadi tumpuan pembangunan nasional, tidak hanya sebagai penyedia dan penyangga pangan namun juga sebagai kontributor devisa sekaligus sebagai sektor penyedia lapangan perkerjaan terutama di perdesaan. Untuk itu sektor pertanian akan menjadi sektor masa depan Indonesia dan negara-negara lain akan memiliki ketergantungan dengan pangan salah satunya bersumber dari Indonesia. Diperlukan pengelolaan sektor pertanian yang terencana, terukur dan produktif ditengah kelangkaan pangan dan beratnya persaingan dalam pengusaan sumber energi dan pangan.
Kinerja Sektor Pertanian
Pusadatin Kementan menyatakan, bahwa kinerja ekspor pertanian pada periode Agustus 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni sebesar 8,6 persen. Secara kumulatif nilai ekspor pertanian periode Januari-Agustus 2020 mencapai $US2,4 miliar atau meningkat dari sebelumnya yang hanya $US2,2 miliar. Selain itu, ekspor olahan pertanian juga turut meningkat pada periode yang sama. Kondisi ini membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan solusi pasti atas perbaikan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda seluruh dunia.
Kenaikan yang sama juga terjadi pada Nilai Tukar Petani (NTP) periode Agustus 2020, yakni sebesar 100,65 atau meningkat 0,56 persen dibanding bulan Juli 2020 yang hanya 100,09. Dilihat berdasarkan subsektor, nilai NTP yang mengalami peningkatan antara lain sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Sedangkan untuk subsektor hortikultura dan subsektor peternakan mengalami penurunan,
Sementara itu, urutan bobot subsektor dalam perhitungan NTP meliputi Tanaman Pangan 47,37 persen, Tanaman Perkebunan 25,39 persen, Peternakan 13,71 persen, Hortikultura 10 persen, dan Perikanan 3,53 persen. Dengan begitu, semakin tinggi bobot, maka semakin mempunyai pengaruh besar terhadap nilai NTP.
Komoditas yang mempunyai bobot di atas 5 persen pada masing-masing sub sektor adalah sub sektor Tanaman Pangan meliputi gabah 75,44 persen, jagung 13,95 persen, ketela pohon 521 persen. Untuk sub sektor perkebunan meliputi kelapa sawit 26,54 persen, karet 26,37 persen, kopi kakao 7,87 persen, tebu 7,62 persen, cengkeh 6,46 persen. Sementara untuk subsektor Hortikultura antara lain bawang merah sebesar 12,61 persen, cabai rawit 12,11 persen, cabai merah 10,87 persen, kentang 8,43 persen, pisang 6,48 persen, dan jeruk 5,75 persen. Sedangkan untuk subsektor Peternakan meliputi sapi potong 39,69 persen, ayam pedaging 21,13 persen, telur 12, 11 persen, sapi perah 6,39 persen.
Di samping itu, tingkat inflasi di Agustus 2020 untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau paling rendah dibanding kelompok pengeluaran lain, yaitu 0,86 persen (deflasi). Inflasi tahun ke tahun untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau di bulan Agustus sebesar 0,79 dan lebih rendah dibanding tingkat inflasi umum yang besarnya 1,32 persen. Inflasi tahun kalender 2020 untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,31 persen termasuk kategori inflasi ringan (creeping inflation). Dengan inflasi ringan, maka ada insentif bagi dunia usaha, tapi juga tidak memberatkan konsumen. Inflasi kategori ini tidak membahayakan bagi perekonomian.
Tentu capaian dan kinerja di atas menjadi momentum baik untuk memaju capaian berikutnya walau dalam situasi Pandemi/Covid-19 yang menjadi faktor penghambat disisi lain perjalanan sektor pertanian bai aspek hulu dan hilir. Diperlukan langkah dan strategi yang efektif dan terstruktur dengan dukungan regulasi dan kebijakan anggaran yang proporsional.
Pembangunan pertanian lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2020-2024 dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.
Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.
Kementerian Pertanian melakukan upaya dalam pelaksanaan Renstra melalui: (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) penguatan kelembagaan petani; (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan; (6) pengembangan serta penguatan bioindustri dan bioenergi; dan (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian. Penguatan kondisi ketahanan pangan dan peningkatan daya
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian
Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi.
Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasakan Gotong Royong”, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.
Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas SDM pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja.
Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. Sedangkan pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki SDM yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerja sama dengan pihak lain.
Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Arah Kebijakan Kementerian Pertanian
Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut: a. Terjaganya ketahanan pangan nasional, b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian.
Arah dan kebijakan tersebut merupakan titik tolak untuk merealisasikan visi dan misi pertanian dimasa mendatang ditengah wabah global Covid-19 yang menurut catatan WHO masih berlangsung sangat lama. Untuk itu diperlukan model pendekatan teknis baru dalam pengelolaan pembangunan ekonomi terutama sektor pertanian. Paradigma pengelolaan yang bertumpu atau berorienasi pada hulu harus berubah memacu dan bersinergi dengan aspek hilir yang bertujuan meningkatkan nilai tambah. Tidak hanya kuat dari aspek anggaran dan infrastruktur, sektor pertanian juga harus kuat secara kelembagaan terutama ditingkat petani, agara petani memiliki nilai tawar dengan pasar. Pertanian Maju, Mandiri dan Modern adalah keniscayaan untuk menjadikan pertanian Indonesia tangguh.