INIPASTI.COM, MAKASSAR – Komisi A bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, menyoroti terkait banyaknya pelaksana tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Hal itu disampaikan, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle, ditemui disela-sela rapat komisi di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo Makassar, Senin (7/6/2021).
“Saya kira sudah menjadi poin perhatian komisi ya, ini struktur pemerintahan di Sulsel segera harus dinormalkan, salah satu yang tidak normal itu terlalu banyak pos pos strategis termaksud jabatan yang diisi oleh Plt,” kata Selle.
Selle mengungkapkan bahwa, pihaknya sudah melakukan rapat di komisi, membahas soal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel.
“Ternyata penjelasan pimpinan OPD yang hadir Plt ini ada mis komunikasi antara Plt yang satu dengan plt yang ada sekarang,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini memang harus menjadi perhatian bagi Plt Gubernur Sulsel, agar segera berkoordinasi dan minta pendapat kepada Kemendagri.
“Agar sejumlah pos pos strategis yang diisi Plt sekarang segera di definitkan. Tidak boleh dibiarkan selalu begini tidak normal pemerintahan,” terang Selle.
Ia juga menambahkan bahwa, ada perosoalan dari tindak lanjut LHP BPK, penting agar nyambung informasinya antara pejabat yang satu dengan sekarang.
“Jadi, sebaiknya segera dipikirkan untuk didefinitifkan,” tegasnya.
Pasalnya, apabila hal tersebut dibiarkan berlarut larut, akan berpotensi merusak atau kah menjadikan kinerja para OPD lingkup Sulsel merosot.
” Sangat berpengaruh terhadap kinerja masing masing OPD termaksud serapan anggaran,” tutupnya.
(Muh. Seilessy)