INIPASTI.COM, DONGGOLA, – Pasca bencana gempa dan tsunami kondisi disepanjang pesisir pantai Kabupaten Donggala kini rawan untuk dihuni.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng, Muhammad Masykur mengatakan jika melihat fakta lapangan terkini pemerintah daerah harus menata ulang peruntukan kawasan pesisir, khususnya faktor keamanan dan keselamatan warga.
“Seperti di kawasan pesisir pantai Kacamatan Sirenja. Khususnya di Desa Tanjung Padang, Tompe, Lende Ntovea serta desa lainnya. Wilayah pesisir ini yang paling terkena dampak bencana. Seluruh pemukiman warga porak poranda,” kata Masykur.
Berdasarkan data, di 1 Dusun dan 3 Desa yakni Desa Tompe sebanyak 275 Kepala Keluarga kini tidak punya hunian karena rumah mereka habis akibat gempa dan tsunami. Di Desa Tanjung Padang sebanyak 324 rumah tidak bisa lagi dihuni karena rata dengan tanah. Sementara di Desa Lende Ntovea tidak kurang dari 174 rumah kini tinggal puing dan bongkaran reruntuhan material bangunan.
“Ditengarai akibat gempa kawasan daratan pesisir di Desa tersebut jatuh sehingga permukaan laut jadi tinggi. Sehingga ancaman susulan yang kerap melanda pasca gempa dan tsunami, air pasang. Ketika air pasang naik, wilayah tersebut jadi tenggelam. Bahkan jauh naik sampai menggenangi jalan trans sulawesi. Dengan demikian kawasan itu jadi tidak layak huni saat ini,” ujar Masykur.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng ini menambahkan saat ini ribuan warga yang berasal desa pesisir masih di tenda-tenda pengungsian seadanya di lapangan desa.
” Agar ada kejelasan status bagi mereka, maka penting pemerintah sudah harus membuat tahapan perencanaan relokasi. Sembari membangun hunian sementara (huntara) di tempat pengungsian. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pemerintah melakukan kontrol atas pemenuhan pangan, kesehatan dan kebutuhan bahan makanan untuk bayi dan anak di tempat pengungsian,” jelas Masykur.