INIPASTI.COM, JAKARTA, – Kementerian Dalam Negeri meluncurkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk melayani administrasi kependudukan (Adminduk). ADM diluncurkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Senin (25/11/2019).
Terobosan baru ini, masyarakat bisa mencetak data kependudukan secara mandiri. Tito mengatakan masyarakat bisa dengan mudah mencetak data kependudukan dalam hitungan menit.
“Sekarang dengan adanya mesin baru ini, Anjungan Dukcapil Mandiri bisa mencetak KTP, akta kelahiran, akta kematian, KK, dan lainnya dalam hitungan menit, dan ini akan berkembang di seluruh Indonesia,” ujar Tito, saat ADM resmi diperkenalkan yang dibuat oleh kemendagri Dirjen Dukcapil, Senin, (25/11/2019).
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menunggu dan tidak perlu kembali datang ke kantor pelayanan publik untuk mengambil hasilnya. Data kependudukan itu bisa dicetak secara mandiri di mesin ADM nanti. Sesuai dengan Tito tuturkan. “Maka ini akan mempermudah pelayanan publik. Publik yang selama ini sulit datang ke kantor pemerintah, ke kecamatan, ke kelurahan, ke kantor bupati untuk membuat kartu,” katanya, Senin, (25/11/2019).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) bisa mencegah korupsi. Sebab, masyarakat tidak perlu lagi bersentuhan langsung dengan pelayan publik untuk meminta data kependudukan.
“Dengan hilangnya sentuhan antara petugas dengan masyarakat, maka otomatis potensi korupsi itu hampir bisa dikatakan hilang, dan kemudahan dalam hitungan menit semua bisa diakses dan bisa dinikmati oleh publik,” ujar Tito, Senin, (25/11/2019).
Tito meminta semua daerah melakukan pengadaan mesin ADM. Dengan begitu, dia berharap masyarakat puas atas inovasi pelayanan ini.
“Ya kita minta semua daerah untuk melakukan pengadaan, karena ini akan sangat bermanfaat untuk membantu para kepala daerah. Itu tadi, seperti mengurangi korupsi, mempermudah masyarakat, masyarakat akan berterima kasih kepada kepala daerah yang melakukan pengadaan ini,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah akan memastikan ketersediaan blanko khusus untuk pelayanan KTP. Jika pengadaan blangko masih menjadi masalah, Tito akan berupaya untuk terus menambah jumlah blangko.
“Ya dalam rakor ini sudah kita bagikan satu juta keping (blangko) untuk mengatasi kekurangan. Tapi besok juga saya akan raker di Komisi II DPR untuk mengalihkan anggaran dari komponen satuan satuan lain untuk pengadaan blanko,” tuturnya. (bs/syakhruddin/ddg)
