Mahfud Md Sebut Pemerintah akan Berdiskusi soal Inisiatif Revisi UU ITE

INIPASTI.COM – Menteri Koordiantor Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah akan membahas inisiatif revisi Undang-undang Transaksi dan Informasi Elektronik atau UU ITE.

Diskusi ini berangkat dari kegelisahan masyarakat terhadap banyaknya pasal karet dalam beleid tersebut.

Inline Ad

Dilansir dilaman Tempo.Co “Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE. Dulu pada 2007/2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE,” ujar Mahfud Md melalui akun Twitter pribadinya yang telah terverifikasi, @mohmahfudmd, Senin petang, 15 Februari 2021.

Menurut Mahfud, seumpama UU ITE dianggap tidak baik dan banyak memuat pasal karet, pemerintah akan membuat pilihan yang disepakati atau resultante baru, seperti revisi undang-undang. “Bagaimana baiknya, lah. Ini kan demokrasi,” kata Mahfud.

Baca Juga:  AHY Cemaskan Polarisasi Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya meminta masyarakat lebih aktif memberi masukan atau melayangkan kritik kepada pemerintah. Jokowi mengatakan kritik tersebut adalah bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Namun, sejumlah pihak menilai kebebasan untuk mengkritik pemerintah terganjal pasal-pasal dalam UU ITE. Karena itu, pemerintah diminta berinisiatif merevisi undang-undang seumpama masyarakat didorong lebih banyak memberikan masukan.

Dorongan salah satunya datang dari pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), Hendri Satrio. Hendri mengatakan percuma jika Jokowi sekadar minta dikritik tanpa ada revisi terhadap beleid itu.

Baca Juga:  Seaglider Misterius di Selayar, Belum Ada Negara Mengklaim Sebagai Miliknya

“Aturan inilah yang paling sering dipakai menjerat mereka yang mengkritik pemerintah,” kata Hendri.

Politikus Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Benny Kabur Harman, mengatakan hal senada. Ia menyebut ada beberapa hal yang harus dilakukan jika Presiden Jokowi ingin dikritik, termasuk harus berani menghapus semua hambatan legal penyampaian kritik.

“Presiden harus mengajukan revisi UU ITE kepada parlemen dan mengubah agar aturan itu tak terlalu ketat,” kata Benny.

“Aturan inilah yang paling sering dipakai menjerat mereka yang mengkritik pemerintah,” kata Hendri (syakhruddin)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.