INIPASTI.COM, JAKARTA – Pelabuhan baru yang diberi nama Makassar New Port digadang-gadang akan resmi beroperasi di tahun 2018. Jika itu terealisasi maka akan terbangun konektivitas antar pulau yang dapat memperluas jangkauan pelayanan serta lalu lintas barang dan jasa. Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto saat menjadi pembicara pada Executive Dialogue Indonesian Planning Outlook 2017 di hotel J S Luwansa, Kuningan, Kamis (3/11/2016).
“Di tahun 2018, Makassar akan memiliki pelabuhan baru atau Makassar new port yang telah diresmikan pembangunannya (groundbreaking,red) oleh Presiden Jokowidodo pada 22 Mei 2015 lalu,” ungkap Danny.
Pada forum yang digagas oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI), Wali Kota Makassar membahas tentang Makassar positioning sebagai best logistic zone. Ia menjelaskan, Makassar ada pada sisi supply and demand serta posisi strategis Makassar yang berada di jalur transportasi laut yang menghubungkan pelayaran dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur dan sebaliknya.
Olehnya itu, lanjutnya, dengan dibangunnya pelabuhan tersebut diharapkan dapat menekan harga barang di pasaran. Selain itu, tambahnya, dapat memunculkan daya saing khususnya di wilayah Indonesia timur.
Wali Kota Danny berbicara pada sesi kedua, urban dialogue, yang menghadirkan pembicara-pembicara mewakili pemerintah pusat dan daerah. Forum ini mempertemukan pelaku tata ruang, pemerintah pusat dan daerah agar memahami lebih jauh peran dan upaya masing-masing pihak dalam mengimplementasikan proyek strategis nasional. Hal itu untuk meningkatkan konektivitas dan mewujudkan keterpaduan infrastruktur yang efektif dan efisien.
Executive Dialogue Indonesian Planning Outlook 2017 mengusung tema Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan yang Efektif dan Efisien. Diketahui, Indonesia adalah negara maritim yang memiliki 17.504 pulau dan terbagi dalam 34 provinsi.
Konektivitas yang baik menjadi salah satu kunci untuk mendukung keberhasilan pembangunan karena tanpa konektivitas pergerakan barang dan jasa serta manusia akan menjadi tidak efektif dan efisien.
Terlebih pada era saat ini, pertumbuhan ekonomi membutuhkan kecepatan pergerakan barang dan jasa. Konektivitas yang efektif dan efisien antar pulau-provinsi-kota-wilayah dapat diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan.
Selain Wali Kota Danny ada juga Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Budi Situmorang, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rido Matari Ichwan, dan Bupati Agam Indra Catri yang juga menjadi pembicara pada forum yang sama.
