MASKA: Penyelenggara Perkeretaapian Harus Penuhi Persyaratan  Ini

Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Ketua Masyarakat Perkeretaapian Indonesian, Hermanto Dwiatmoko mengungkapkan untuk tahapan pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare dimana melibatkan banyak pihak, yang diperhatikan mereka harus menjadi badan usaha dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Inline Ad

Ia mencontohkan, seperti PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) dimana mereka ini akan menjadi Badan Usaha Prasana Kereta Api Prasarana, tapi sampai saat ini belum ada izin Pembangunan dan Izin Operasi

“Yang harus diperhatikan,agar mendapatkan izin operasi yaitu
sertifikat uji pertama, SOP operasi dan perawatan, SDM Operasi dan perawatan serta SDM Pendukung dan (Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) perlu segera disiapkan,” kata Hermanto Dwiatmoko, dalam kuliah umum, Focus Group Discussion Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api, Selasa (6/4)

Lebih jauh, Hermanto menyebutkan bahwa untuk menjadi Penyelenggara Bidang Perkeretaapian, Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru nomor 33 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

Dalam pasal 2, disebutkan bahwa Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan Berusaha terkait Prasarana perkeretaapian umum meliputi, izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi.

Kemudian  Badan Usaha yang menyelenggarakan Sarana Perkeretaaplan umum wajib memenuhi perizinan Berusaha terkait Sarana perkeretaapian umum meliput, izin usaha, Izin operasi, dimana Badan Usaha yang dimaksud  dapat berbentuk  Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, atau Badan Hukum Indonesia dimana didirikan khusus  untuk menyelenggarakan Perkeretaapian.

Ia menambahkan, mereka yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender, ditunjuk, atau ditugaskan untuk menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum wajib menandatangani perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum dengan Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

“Perjanjian penyelengraan prasarana Perkeretaapian umum dapat berupa Perjanjian Konsesi atau Perjanjian Kerjasama,” paparnya.

Untuk mendapat izin operasi prasanana, Hermanto menyebutkan bahwa Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama.

Kemudian, menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana Perkeretaapian serta tersedianya tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, dan petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat.

Serta, Hermanto menyatakan mereka harus menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian dan
membuat dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan.

Sementara itu, Direktur Teknis PT CRI, M Natsir Mardan menyebutkan pihaknya terus melaksanakan pengerjaan yang menjadi bagian dari tanggung jawab mereka.

Natsir menambahkan, sejauh ini izin pembangunan sudah didapatkan, tinggal menunggu izin operasi dengan melengkapi beberapa persyaratan yang berlaku.

(Iin Nurfahraeni)

Bottom ad

Leave a Reply