INIPASTI.COM, MAKASSAR – Menteri Agama (Menag) RI, Lukmam Hakim Syaifuddin membuka secara resmi acara Rapat Kerja (Raker) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang dihelat di Aula II Asrama Haji Sudiang. Kamis, (15/02/2018).
Raker ini diikuti oleh 363 pejabat eselon 3 dan 4 dari seluruh Kantor Kemenag Kabupaten / Kota se-Sulawesi Selatan ini. Kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat eselon 2 Kemenag Pusat, para tokoh agama dan pimpinan Ormas Islam Sulsel. Tampak pula staf ahli bidang Kesra Pemprov Sulsel dan Rektor UIN Alaudin Makassar ini. Rencananya Raker ini akan berlangsung selama 3 hari yakni 15 – 17 Februari 2018.
Lukman Hakim Syaifuddin memaparkan beberapa hal yang dipandang urgen untuk dipahami oleh para peserta Raker dalam menyusun program kerja dan dalam menyikapi isu – isu yang merebak di masyarakat menjelang pilkada serentak. Ia mengimbau agar setiap yang dilaksanakan, kiranya selalu merujuk pada acuan Kemenag.
“Dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 ini, harus merujuk pada dua hal yang menjadi acuan kementerian agama di seluruh wilayah Indonesia. Pertama, Moderasi Agama, di mana pemahaman dan pengamalan keagamaan kita harusnya moderat, tidak boleh ekstrem atau berlebih-lebihan dan tidak sejalan dengan jati diri keindonesiaan kita. Kedua, setiap program kegiatan di manapun dan kapanpun, adalah upaya untuk meneguhkan bahwa beragama pada hakekatnya adalah berindonesia, dan berindonesia pada hakekatnya adalah beragama,” tekannya.
Dalam menyikapi akan dilaksanakannya Pilkada serentak di Sulsel pada bulan Juli nanti, Menag mengajak peserta Raker untuk memiliki kesepahaman yang sama tentang arti politisasi agama.
“Sebagai negara yang religius, kita tidak bisa memisahkan politik dengan agama, oleh karena segala aktifitas politik itu mestinya dilandasi atau dijiwai oleh nilai-nilai agama. Agama adalah roh politik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa negara RI bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama. Sehingga ia mengharapkan dalam menghadapi Pilkada serentak, hendaknya masyarakat menghindarkan diri dari politisasi agama. Di mana, menurutnya, agama bisa saja dimanipulasi dan dieksploitasi serta dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik praktis-pragmatis.
Diakhir arahannya, Menag juga menguraikan tentang wacana pemungutan zakat bagi ASN Kemenag RI yang akhir-akhir mendapatkan reaksi pro-kontra dari masyarakat. “Maksud pemungutan zakat bagi ASN muslim ini adalah bagian dari optimalisasi pendayagunaan zakat,” tuturnya.
Oleh karena itu, menurut Lukman Hakim Syaifuddin, negara hanya memfasilitasi. Ia kembali menekankan bahwa zakat adalah kewajiban dari agama, sehingga negara tidak berhak untuk memaksa rakyatnya membayar zakat.
“Optimalisasi pembayaran zakat ini saya analogikan dengan menunaikan ibadah haji. Berhaji itu adalah hal yang diwajibkan dalam agama, dan bukan negara yang mewajibkannya. Posisi negara hanya sebagai pengelola atau fasilitator, demikian halnya dengan zakat, negara hanya mengelola tanpa ada maksud untuk kepentingan dan tujuan politik,” pungkasnya.
Sekadar untuk diketahui, pada acara pembukaan Raker ini, Prof Rahim Yunus selaku Ketua FKUB Sulsel bersama seluruh tokoh dan Pimpinan Majelis Agama di Sulsel tampil membacakan pernyataan sikap di hadapan Menteri Agama RI. Hal itu guna menyikapi situasi akhir saat ini termasuk peristiwa yang menimpa sejumlah tokoh agama.
Mereka mengutuk segala tindakan yang keji tersebut dan meminta kepada aparat berwajib agar segera menindak tegas dan mengusut motif dibalik kejadian tersebut bahkan mengungkap dan menangkap aktor di belakangnya. Para Tokoh Lintas Agama juga bertekad dan mengimbau kepada seluruh umat agar menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama khususnya di Sulsel. (*)