INIPASTI.COM, Sikap tujuh partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto yang tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menyimpan sejumlah pertimbangan politik. Di balik sikap diam tersebut, terdapat kepentingan menjaga soliditas koalisi sekaligus menghindari persaingan internal.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai sikap itu merupakan bentuk etika politik. Sebagai pemimpin koalisi, Prabowo dinilai memiliki posisi sentral dalam menentukan sosok yang akan mendampinginya.
Karena itu, partai-partai pendukung dianggap lebih tepat menyerahkan keputusan kepada presiden daripada mengajukan kandidat masing-masing. Terlebih, penentuan calon pengganti wakil presiden merupakan kewenangan konstitusional presiden sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun, sikap tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan sopan santun politik. Ada pula pertimbangan untuk menghindari potensi gesekan antarkekuatan dalam koalisi.
Kursi wakil presiden memiliki nilai strategis, bukan hanya dalam pemerintahan, melainkan juga dalam membangun pengaruh politik menjelang Pemilu 2029. Sosok yang menduduki jabatan tersebut berpeluang memperoleh panggung nasional dan memperkuat popularitasnya.
Dalam konteks itu, pengajuan kandidat oleh masing-masing partai berpotensi membuka persaingan yang tidak diinginkan, bahkan memunculkan kesan adanya kekuatan politik tandingan terhadap Prabowo.
Sikap menahan diri juga memberi ruang bagi partai-partai untuk membaca arah keputusan presiden. Dengan tidak mengajukan nama, mereka dapat menjaga hubungan politik tanpa harus terlibat dalam perebutan dukungan.
Dengan demikian, diamnya partai-partai koalisi bukan berarti tanpa kepentingan. Sikap itu dapat dibaca sebagai strategi menjaga loyalitas, merawat stabilitas koalisi, sekaligus mengamankan posisi politik masing-masing menjelang kontestasi 2029.










