INIPASTI COM, JAKARTA- Nama Edhy Prabowo, Fadli Zon dan Sandiaga Uno menjadi tiga nama yang diisukan berpeluang masuk kandidat Menteri Jokowi di era kabinet kerja jilid dua.
Benarkah Gerindra meminta jatah tiga menteri pada Jokowi? Ketua DPP- PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, Gerindra belum pasti bergabung dalam koalisi pemerintah meski pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin hanya tinggal hitungan hari.
Lobi masih terus dilakukan, manuver politik itu bukan soal malu, etika dan norma tapi kekuasaan. Jika Gerindra gabung ya itu lumrah, kalau itu untuk kepentingan bangsa dan negara, hanya saja Gerindra terpaksa pakai politik tebal muka, ungkap salah seorang Nitizen.
Disisi lain, PDI Perjuangan mengisyaratkan tidak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo mengangkat menteri dari parpol yang tidak mengusungnya di pilpres, termasuk dari Partai Gerindra.
Seperti diketahui, Partai Gerindra didirikan (6/2/2008) oleh Prabowo Subianto. Prof. Suhardi ditunjuk menjadi ketua umum yang pertama dengan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina.
Setelah Prof Suhardi wafat pada 2014, Prabowo Subianto menjadi Ketum Gerindra.
Selain Prabowo, penggagas didirikannya Partai Gerindra adalah pengusaha Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Hari Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto, dan Prof Suhardi.
Mereka berkumpul pada Desember 2007, untuk merancang Anggaran Dasar/Anggadan Rumah Tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk.
Hingga kemudian Hashim mengusulkan nama Partai Gerindra. Kepala burung garuda sebagai lambang partai, merupakan gagasan Prabowo Subianto.
Jokowi-Ma’ruf bakal dilantik menjadi Presiden-Wakil Presiden 2019-2024 oleh KPU, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 yang penuh dengan intrik perjuangan dari barisan pendukung.
Hendrawan belum mau membeberkan kendala yang membuat Gerindra masih belum pasti bergabung dalam koalisi pemerintah.
Apakah karena belum ada kesepakatan terkait jabatan menteri atau masih ada partai politik yang belum menerima Gerindra bergabung dalam koalisi.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono mengatakan hal serupa. Dia menegaskan bahwa partainya bersikukuh mengajukan konsep untuk membangun Indonesia ke depan.
Ada beberapa konsep yang diajukan. Akan tetapi, dia lebih menggarisbawahi soal ketahanan pangan dan energi terbarukan.
Gerindra ingin orang pilihannya sendiri yang menjadi pimpinan pelaksana konsep tersebut. Apabila konsep diterima tapi dijalankan bukan oleh orang pilihan Gerindra, maka partai yang diketuai Prabowo Subianto itu, menolak untuk berkoalisi dengan pemerintah.
“Untuk mewujudkan itu, jika seandainya Gerindra diminta untuk bergabung, syaratnya adalah program dan konsep tersebut harus dijalankan.
Untuk itu ada beberapa pos yang harus di pegang untuk menjamin pelaksanaan program tersebut,” ucap Sugiono saat dihubungi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petinggi partai politik, mantan pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, mengatakan masih ada sisa satu kursi menteri. Gerindra berambisi mendapatkan kursi tersebut.
Gerindra meminta pos itu, sekaligus meminta dukungan untuk memperoleh ketua MPR. Akan tetapi, satu keinginan Gerindra bertepuk sebelah tangan, yakni soal Ketua MPR.
Gerindra gagal mendapatkan posisi ketua MPR, lantaran mayoritas fraksi mendukung Bambang Soesatyo dari Golkar pada Kamis (3/10/2019).
Mengenai kabar tersebut, Sugiono menampik. Dia mengatakan bahwa partainya tidak meminta menteri. Sebaliknya, justru koalisi Indonesia Kerja yang menawarkan jabatan.
Sejauh ini, Gerindra masih lebih ingin konsep-konsepnya diterima untuk membangun Indonesia ke depan. Karenanya, jabatan menteri yang ditawarkan masih belum pasti diterima.
“Terus terang Gerindra tidak pernah meminta kursi menteri di Kabinet. Pihak 01 yang menawarkan kursi kabinet itu ke Gerindra,” tuturnya (bs/syakhruddin).
