INIPASTI.COM – Pemerintah telah menyiapkan langkah strategis guna mengantisipasi lonjakan kasus akibat peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dalam hal ini, pemerintah memberlakukan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022.
Terkait penerapan PPKM Level 3, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, aturan tersebut diberlakukan dengan tujuan mengatur mobilitas masyarakat saat Nataru.
Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya gelombang ketiga di Indonesia.
“Secara umum, kondisi penanganan COVID-19 kita sangat baik, bahkan apresiasi luar negeri sangat bagus terhadap Indonesia, dan kondisi ini harus kita pertahankan,” ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Jumat 19 November 2021.
Meski demikian, ia mengatakan berdasarkan pengalaman, pergerakan manusia dalam libur panjang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah perlu menetapkan kebijakan lebih ketat dan aturan-aturan baru.
Oleh karena itu, pemerintah menerapkan PPKM Level 3 guna mempermudah pelaksanaan serta sosialisasi kepada masyarakat.
Khusus untuk PPKM Level 3 Nataru ini, Muhadjir menjelaskan penerapannya akan diseragamkan untuk seluruh Indonesia.
“Kegiatan yang melibatkan kerumunan besar akan diatur mulai dari dilarang sampai diperkecil peluangnya,” tegasnya,
Soal pelaksanaannya, ia pun mengaku cukup optimis implementasi ini dapat berjalan baik di lapangan. mengingat semua kementerian dan lembaga sudah berpengalaman terkait hal-hal yang harus dilakukan.
Dalam menghadapi Libur Nataru tahun ini, Muhadjir menilai Indonesia memiliki situasi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari jumlah cakupan vaksinasi di atas 60% untuk dosis pertama, serta melandainya angka kasus, fatality rate, dan angka kasus aktif.
“Akan tetapi kita tidak boleh jumawa dengan kondisi yang sudah kita miliki ini. Justru kita harus lebih hati-hati,” ujar Muhadjir.
Sesuai arahan Presiden, ia mengatakan pada liburan Nataru tahun ini tidak dilakukan penyekatan. Namun, pemerintah menetapkan masyarakat yang bepergian harus dalam keadaan sehat, dengan cara memastikan status vaksinasi dan melalui hasil tes swab.
“Siapa saja yang mau bepergian supaya segera menggunakan aplikasi PeduliLindungi, kemudian harus vaksin. Yang belum vaksin harus vaksin, diusahakan sudah vaksin kedua. Selain itu, sebelum berangkat juga dilakukan tes swab,” tuturnya.
Terkait jenis tes swab, menurutnya aturan ini akan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan pengecekan dan pemantauan perjalanan hingga tempat tujuan, bekerja sama dengan Polri.
Tidak hanya lokasi mudik, tujuan perjalanan seperti tempat wisata pun akan diawasi ketat. Bahkan, Muhadjir mengatakan Polri telah siap untuk melakukan vaksinasi di tempat, bila menemukan pelaku perjalanan yang belum mendapatkan vaksinasi.
“Tetapi, seyogyanya, kalau tidak ada urusan yang primer dan mendesak, sebaiknya hindari bepergian pada Nataru,” tegas Muhadjir.
Meski demikian, aja tidak memungkiri dengan adanya kemungkinan pergerakan masyarakat secara besar-besaran pada Nataru.
Untuk itu, sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah mengatur sejak awal bahwa ASN, TNI Polri, termasuk pegawai BUMN dilarang mengambil cuti pada masa Nataru. Sedangkan pegawai swasta diimbau tidak memanfaatkan libur Nataru untuk cuti.
Soal kesiapan fasilitas kesehatan, Muhajir menilai saat ini fasyankes dan tenaga kesehatan sudah lebih terlatih dan siap dibandingkan saat menghadapi puncak COVID-19 sebelumnya.
Namun, ia menekankan agar masyarakat menjadi teledor atau lengah terhadap penularan COVID-19.
“Lebih baik tidak pernah masuk rumah sakit, walaupun mungkin fasilitas yang disediakan pemerintah sudah lebih baik,” pungkasnya (syakhruddin)