INIPASTI.COM, OPINI – Lagi dan lagi, umat Muslim minoritas mendapat perlakuan yang tidak manusiawi tatkala mereka hidup di negara yang mayoritas berbeda dengan mereka. Belum usai kasus yang menimpa muslim Uighur, kini kasus serupa terulang kembali yang menimpa muslim minoritas di India.
Perselisihan pertama kali bermula pada Minggu (23/02/2020) antara demonstran pendukung (Hindu) dan penolak CAA (Citizenship Amandment Act) yang beragama Islam. Bentrokan ini terjadi selama kunjungan resmi pertama presiden AS Donald Trump ke India. Peristiwa bentrok terjadi di pusat mayoritas Muslim yang berdekatan dengan Timur Laut Delhi, sekitar 18 kilometer dari pusat ibu kota.
UU kontroversial itu mengizinkan India memberi status kewarganegaraan terhadap imigran yang menerima persekusi di negara asalnya seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.
UU itu disahkan oleh pemerintahan Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusungnya, Bharatiya Janata (BJP), dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim. Namun, UU itu hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Muslim.
Kerusuhan ini terjadi bertepatan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke India. Selain UU Kewarganegaraan, pertikaian antara umat Muslim dan Hindu di India juga kerap dipicu masalah konsumsi sapi. Umat Muslim menganggap sapi adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi. Sedangkan umat Hindu menganut ajaran vegetarian karena tidak memakan bahan makanan dari sumber yang bernyawa.
Di mata umat Hindu, sapi adalah simbol kehidupan dan kekuatan yang harus dilindungi. Dalam kitab Weda, sapi disebut sebagai titisan Aditi yang merupakan ibu dari seluruh dewa.
Sejumlah negara bagian di India melarang perdagangan, penyembelihan dan konsumsi daging sapi. Kelompok konservatif di India mendesak Modi mengesahkan aturan yang melarang penyembelihan sapi, inilah juga salah satu bentuk diskriminasi terhadap umat Islam.
Peristiwa ini sungguh sangat mencederai apa yang selama ini dikampanyekan oleh dunia internasional tentang HAM, Toleransi, Demokrasi, Kebebasan. Karena ketika kasus seperti ini dialami oleh umat muslim maka bisa kita lihat bagaimana perlakuan dunia terhadapnya. Semua membisu dan dan tak ada suara, bahkan yang kita sayangkan Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim dengan pemimpin muslim yang baru-baru ini mendapat gelar sebagai salah satu pemimpin muslim berpengaruh di dunia juga tidak ada terdengar suaranya.
Menanggapi sikap diammnya Indonesia terhadap peristiwa ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Seperti dikutip dari laman berita suaranasional.com, dikatakan pengamat politik dan sosial Muhamnad Yunus Hanixs dalam pernyataan Ahad (1/3/2020) bahwa Presiden Jokowi harusnya menunjukkan rasa solidaritas muslim di India, ungkapnya.
Kata Yunus, Indonesia bisa menggunakan pengaruhnya di dunia internasional mengecam pembantaian muslim di India. Indonesia bisa menggalang negara-negara muslim untuk mengecam India, papar Yunus. Menurut Yunus, ada kemungkinan Jokowi takut hubungan dengan India retak akibat mengecam pembantaian muslim di negeri Bollywood, pungkasnya.
Peristiwa yang menorehkan kepiluan terhadap umat Islam ini bukanlah kali pertama ini terjadi. Sebut saja muslim Uighur China yang sama mendapatkan diskriminasi karena mereka muslim minoritas, begitu juga muslim Rohingya, dan yang baru-baru ini muslim di India. Dan bisa kita saksikan dunia dan negeri-negeri muslim hanya diam membisu, kalaupun bersuara hanya sebatas mengecam. Padahal dunia saat ini sedang menjalankan HAM, tetapi bisa dilihat ni tidak berlaku terhadap umat muslim.
Jika HAM memang diterapkan secara adil, maka tentu saja HAM yang ada saat ini bisa diakui sebagai konsep yang universal. Tetapi, faktanya tidak demikian. Kerapkali, HAM menjadi alat pemukul umat Islam, ketimbang konsep yang dijalankan semua pihak.
Mengutip apa yang disampaikan Hamid Fahmi Zarkasyi dalam artikelnya “Islam menilai HAM” menegaskan bahwa HAM yang ada saat ini, adalah ajaran yang dinilai universal namun tidak netral. “Topik kebebasan dan hak asasi manusia adalah topik universal, namun ia tidak berarti netral. Sebab pembahasan mengenai kebebasan dan HAM pada umumnya hanya dalam perspektif manusia yang dalam peradaban Barat telah terbentuk dalam doktrin humanisme.
Humanisme sendiri selalu dihadapkan atau berhadap-hadapan dengan agama. Ini sekaligus merupakan pertanda bahwa orientasi manusia Barat telah bergeser dari sentralitas Tuhan kepada sentralitas manusia. Manusia lebih penting dari agama, dan sikap manusiawi seakan menjadi lebih mulia daripada sikap religius.”
Pantas jika hari ini, mereka yang suka berteriak-teriak HAM tiba-tiba buta, tuli, dan bisu dengan apa yang dialami oleh Muslim yang ditindas sebagai minoritas. Sebab, Muslim harus menjalankan HAM. Jika dilanggar hak asasinya, itu tidak mengapa. Demikian fakta yang terjadi. Sehingga pantas jika selanjutnya kita bertanya, sebenarnya HAM itu untuk siapa?
Sekarang kita akan semakin mengerti bahwa HAM sama sekali tidak berarti apa-apa terhadap umat Islam. Lihatlah ketika Muslim Rohingya, muslim Uighur dan muslim India dibantai diusir, dilecehkan, kemana para pejuang HAM berada?
Bahkan, lebih jauh, kalau kita mau melihat masa imperialisme alias penjajahan sebagai tragedi HAM terburuk di dunia, maka mengapa negara-negara Eropa yang pernah menjajah negeri-negeri Timur yang sebagian besar dihuni penduduk beragama Islam, termasuk Indonesia, merasa suci dan tidak berdosa atas penjajahan yang mereka lakukan. Bukankah itu adalah pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi dalam pentas sejarah dunia?
Terbukti, umat Islam selalu menjadi objek dari segala konsep yang digodok oleh Barat, dimana umat Islam harus tunduk dan patuh. Tetapi, ketika umat Islam dianiaya, dibantai, dilucuti hak-hak asasinya, HAM sama sekali tidak berpihak.
Tetapi lain halnya jika ini menimpa kaum yang lain dan umat muslim melakukan perlawanan, maka dunia serta merta akan berteriak bahwa muslim melanggar HAM, muslim teroris, muslim radikal, muslim garis keras dan narasi negatif lainnya. Dan lagi-lagi kaum Muslimin yang selama ini justru menjadi korban kebiadaban para pemangku kepentingan yang membenci umat Islam dengan menggunakan HAM sebagai alat kepentingan barat terhadap umat Islam.
Diseluruh dunia saat ini, memang tidak pernah ada penguasa yang benar-benar adil terhadap muslim, termasuk di negeri muslim macam Indonesia. Muslim, dalam kondisi yang lemah pun masih ditakuti akan kembali bangkit. Sehingga, sekecil apa pun potensinya, akan dimusnahkan.
Padahal sejarah peradaban Islam saat muslim berjaya dalam naungan Khilafah Islamiyah, semua pemeluk agama ahlul kitab ataupun musyrik akan mendapatkan perlindungan dan tak akan dizalimi. Saat Khilafah Utsmaniyah menguasai hampir 2/3 dunia, dengan keragaman komunitas agama dan etnis, semua dilindungi.
Disinilah harusnya dunia menelaah sejarah secara fair bagaimana dulu saat kekhilafahan menguasai Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan kebebasan kepada orang-orang Nasrani untuk melaksanakan semua acara ritual keagamaan mereka dan memiliki pemimpin keagamaan yang mengatur urusan agama mereka.
Fakta sejarah keemasan Islam dalam kekhilafahan yang tidak kalah heroik dan mahsyurnya saat Sultan Bayazid II yang menolong Yahudi di Andalusia dari mahkamah inkuisisi Spanyol. Jelas Islam tidak mungkin bertindak brutal, karena Allah SWT melarang kezaliman dan Rasulullah SAW juga memerintahkan setiap muslim berlaku adil pada nonmuslim. Menempatkan mereka secara beradab, karena Islam adalah agama paling sempurna dan akan terlihat kesempurnaannya jika Khilafah yang menjadi pelaksananya.
Beginilah pengaturan Islam terhadap warga nonmuslim dalam kepemimpinan Islam Khilafah, begitu indah dan damainya. Tidakkah kita menginginkannya? Sudah saatnya kita akhiri derita umat ini dengan kembali pada tata aturan Islam dalam mengelola kehidupan ini, In syaa Allah Islam dan syariahnya akan membawa rahmat dan keberkahan.
Oleh: Nelly, M.Pd
Aktivis Peduli Masalah Keumatan
