INIPASTI.COM, KARANGANYAR – Bupati Karanganyar Juliyatmono, sempat mengatakan bahwa mobil dinasnya, Jeep Wrangler Rubicon yang dibeli berwarna hitam. Namun yang datang, ternyata berwarna oranye.
“Lha adanya warna itu. Tampaknya juga tidak menyebut warna di dalam anggaran. Katanya ini yang best seller,” kata pria yang akrab disapa Yuli kepada wartawan di kantor DPRD Karanganyar, Kamis (26/12/2019).
Yuli mengaku tak mempermasalahkan warna mobil dinasnya itu. Ke depan, Rubicon seharga Rp 1,98 miliar itu akan digunakan Yuli untuk bertugas ke wilayah pegunungan terjal, seperti Kecamatan Jenawi, Ngargoyoso dan Jatiyoso.
“Kendaraan dinas operasional yang penggunaannya tentu untuk wilayah terjal, karena itu off-road, daerah gunung-gunung,” katanya.
Sambil meninggalkan kantor DPRD, Yuli sempat melambaikan tangan kepada wartawan. Dia juga sempat menyebut mobil dinasnya sebagai kendaraan perang.
“Kendaraan perang!” kata Yuli sambil melambaikan tangan dan tertawa.
Pembelian mobil ini telah menuai banyak protes dari berbagai pihak. Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan, jika saja Juliyatmono, yang juga menjabat ketua DPD II Golkar Karanganyar, meminta saran kepadanya sebelum pengadaan, ia akan melarang pengadaan mobdin senilai Rp 1,9 miliar itu.
“Seandainya Juliyatmono sebagai Bupati, yang juga Ketua DPD II Golkar Karanganyar, minta saran kepada saya selaku Ketua DPD I Jateng, pasti saya larang. Kalau minta pertimbangan saya, saya larang,” kata Wisnu saat dihubungi detikcom, Kamis (5/12/2019).
“Kalau (berdasarkan) cc-nya, dia tidak melanggar. Menurut saya, melanggar asas kepatutan. Di mana melanggarnya? Gubernurnya saja pakai Innova, masa bupatinya pakai Rubicon. Tapi, kalau menurut aturan, tidak salah, dia juga tidak bisa disalahkan,” pungkas Wisnu.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyampaikan, pembelian mobil Jeep Wrangler Rubicon ini tak patut.
Menurutnya, tak patut pejabat negara bermewah-mewah dengan anggaran rakyat. Selain itu, pembelian mobil ini disebut sebagai bentuk ketidakpekaan pejabat terhadap beban hidup masyarakatnya.
“Para ASN harusnya diberi contoh pola hidup yang sederhana dengan prinsip melayani. Nah, menurut saya, ini satu keteladanan yang kurang baik, satu contoh yang kurang baik begitu, kurang bisa memberi teladan hidup sederhana kepada bawahan,” ujar Zaenur (berbagai sumber)
(syakhruddin)
