INIPASTI.COM, Beredar isu reshuffle jilid II kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) digelar dalam waktu dekat. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Mentan Syahrul Yasin Limpo yang masuk pusaran isu reshuffle angkat bicara.
Dilansir di laman Detiknews, Moeldoko yang belakangan ini berada di tengah kontroversi isu kudeta Partai Demokrat mengaku tidak tahu-menahu soal isu reshuffle kabinet yang tengah memanas.
“Ah nggak ngerti lah (reshuffle),” kata Moeldoko saat jumpa pers di kediamannya di Jakarta Pusat, Rabu (3/1/21).
Bagi Moeldoko, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Dia meminta tak ada yang berspekulasi politik terlalu jauh terkait reshuffle.
“Itu urusan Bapak Presiden lah. Nggak usah, nggak ada, jangan mengira-ngira,” tegasnya.
Nama kedua yang diisukan masuk daftar reshuffle kabinet, Mentan Syahrul Yasin Limpo, juga merasa tak terganggu dengan isu reshuffle kabinet. Meminjam kalimat khas Presiden Jokowi, Mentan mengaku fokus bekerja ketimbang merespons isu reshuffle kabinet.
“Saya nggak mau tanggapi itu, saya kerja, saya kerja aja,” kata Syahrul kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Jakarta, Senin (8/2/21).
Partai asal Mentan Syahrul Yasin Lompo, Partai NasDem, juga tak mau berspekulasi soal isu santer reshuffle kabinet. Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya wewenang reshuffle kabinet sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.
“Kan itu prerogatif Presiden, (NasDem) nggak keberatan,” kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Rabu (3/1/21).
NasDem mendapat jatah tiga kursi menteri di kabinet Jokowi, yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate. Ketiganya dipandang NasDem telah bekerja dengan cakap.
Isu reshuffle kabinet lanjutan menguat di kalangan orang dekat dan relawan Presiden Jokowi. “Reshuffle jilid II. Katanya sih dekat-dekat ini,” kata Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer kepada wartawan, Rabu (3/2/21).
Isu tersebut juga telah menyebar luas di kalangan parpol pendukung Jokowi. Salah satunya PKB bahkan sudah mendapat bocoran reshuffle kabinet menunggu waktu saja. “Tidak dalam waktu dekat. Tapi ada catatan,” Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Rabu (3/2/21).
Isu reshuffle jilid II kabinet pemerintahan Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin berembus kencang. Embusan isu itu segera dipadamkan oleh pihak Istana.
Adalah Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman yang menangkis isu tersebut. Fadjroel Rahman menegaskan tidak ada perombakan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Tidak ada rencana reshuffle,” kata Fadjroel Rahman kepada wartawan, Rabu (3/2/21).
Isu reshuffle jilid II mulanya diembuskan oleh Ketum JoMan, Immanuel Ebenezer atau Noel. Noel menyebut akan ada 1-3 menteri yang akan di-reshuffle. Namun dia tidak mengetahui siapa nama menteri yang akan dirombak pada reshuffle jilid II itu.
“Reshuffle jilid 2. Katanya sih dekat-dekat ini,” kata Noel kepada wartawan, Rabu (3/2/21).
Embusan isu reshuffle kabinet Jokowi_ma’ruf ini juga diperkuat oleh politikus PKB, Faisol Riza. Namun, menurut Faisol, reshuffle tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Tidak dalam waktu dekat. Tapi ada catatan,” kata Faisol kepada wartawan, Rabu (3/2/21).
Faisol belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal info reshuffle tersebut. Ia meminta masyarakat menunggu.
“Ha-ha-ha… nanti saja kalau sudah lebih terang,” katanya.
Informasi yang beredar, ada dua posisi yang bakal di-reshuffle, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Faisol membenarkan salah satu dari dua info tersebut, tapi tidak menyebut pasti mana yang benar.
Isu reshuffle ini juga ditanggapi oleh partai di luar koalisi pemerintah, PKS. PKS berharap reshuffle tak didasari adanya kepentingan politik.
“Reshuffle itu kewenangan Pak Jokowi, bukan kewenangan PKS. Oh, itu sah-sah saja, jangankan 2 kali, 3 kali 4 kali (reshuffle) juga nggak masalah,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan di kompleks parlemen MPR/DPR, Rabu (3/2/21).
Jazuli mengatakan reshuffle berkali-kali tak jadi masalah dilakukan asalkan berdasarkan pada penilaian kinerja menteri. Jazuli menuturkan, jika menteri tak menunjukkan performa kerja yang baik, lebih baik diganti.
“Jadi yang PKS paling harapkan, pertama, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Yang kedua, reshuffle itu jangan gara-gara kepentingan dan tarikan-tarikan politik, tetapi lebih pada hasil evaluasi kinerja para menteri di kabinet. Yang tidak baik, ya, diganti, silakan saja,” ucapnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini juga menyebut lebih baik tidak ada pemisahan antara orang dari kalangan profesional dan kalangan parpol saat penunjukan menteri. Menurutnya, banyak orang profesional yang juga berasal dari parpol.
“PKS tidak terlalu yang sering, apa itu, kalau reshuffle memisahkan profesional atau parpol. Orang parpol banyak yang profesional, kami di PKS termasuk yang nggak suka memisahkan profesional atau orang parpol itu, karena banyak orang parpol yang juga profesional,” ujarnya (syakhruddin)
