INIPASTI.COM, MAKASSAR – Nurdin Halid dan Azis Kahar dikabarkan semakin mesra. Kemesraannya diduga banyak pihak berkaitan dengan Pilkada Gubernur. Banyak yang mengira Nurdin Halid sedang “membujuk” Aziz Kahar untuk menjadi pasangannya untuk maju pada Plkada Gubernur Sulsel 2018.
Azis Kahar adalah angota DPD yang sudah tiga kali terpilih mewakili Sulsel menjadi anggota DPD dengan suara yang mumpuni. Namun Azis juga sudah dua kali gagal dalam Pilkada Gubernur Sulsel. Pada tahun 2007, ia maju sebagai calon Gubernur berpasangan dengan Mubil Handaling. Sedangkan pada 2013 Azis maju sebagai calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Ilham Arif Sirajuddin.
Belum kapokkah Azis? Sejauh ini belum ada kabar yang jelas tentang kebenaran issue yang berkembang, soal Nurdin Halid yang sudah berkunjung di pesantren Azis, dan diterima “mesra” oleh Aziz. Apakah kabar yang beredar tentang kemungknan Nurdin Halid akan berpasangan dengan Azis adalah kabar yang benar? Jika benar, maka pasangan ini akan berhadapan dengan kandidat kuat lainnya; Agus Arifin Nu’mang, Ikhsan Yasin Limpo, dan Nurdin Abdullah.
Nurdin – Aziz sama-sama punya pengalaman masa lalu yang pahit tentang Pilkada di Sulsel. Nurdin pernah kalah melawan Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo. Azis pernah keok berhadapan dengan Syahrul-Agus Arifin Nu’mang. Selain itu, Nurdin juga punya masa lalu yang secara politik sangat rentan untuk dijadikan sebagai alat kampanye “hitam” bagi lawan-lawan politiknya. Pasti pengalaman masa lalu yang dianggap buruk sekecil apa apapun oleh publik akan menjadi noda hitam dalam politik. Pengungkapan sejarah dalam kontestasi politik adalah hal yang biasa. Itu sebabnya, mungkinkah Nurdin-Azis berpasangan? Karena keduanya punya pengalaman politik yang kontras. Politik Indonesia masih berkembang dengan sentimen emosional personal. Pengalaman-pengalaman personal akan menjadi lahan empuk untuk dieksplorasi baik untuk menaikkan popularitas atau menghancurkan popularitas seseorang.
Demokrasi substansial belum berkembang dengan baik di Indonesia. Demokrasi di Indonesia belum menjadi alat untuk mendorong pembangunan ekonomi. Karena dalam proses demokrasi masih diselipkan dengan kepentingan pribadi dan keluarga para aktor politik.










