INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Wakil ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif melakukan kunjungan Ke Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari di Dusun Sabang, Desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
Ikut dalam rombongan itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel, Sukaf S Latief bersama beberapa pejabat DKP Sulsel, dan Kepala UPT PPI Bonto Bahari. Kedatangan Muzayyin merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat bahwa aset pemerintah itu belum difungsikan sejak dibangun 8 tahun lalu.
Aset tersebut tinggal begitu saja tanpa ada aktivitas perikanan seperti pelabuhan perikanan lainnya seperti Pelabuhan Lonrae di Bone, Lappa di Sinjai, Beba’ di Takalar.
Muzayyin berharap pelabuhan perikanan itu bisa difungsikan untuk aktivitas nelayan. Sehingga nelayan dan masyarakat bisa memanfaatkan pelabuhan tersebut. Apalagi Kabupaten Maros salah satu daerah yang menjadi penyangga pangan untuk kota Makassar.
“Kita desak pemerintah provinsi aktifkan pelabuhan yang mangkrak sejak 8 tahun lalu itu,” ungkapnya, Selasa, 16 Juni 2020 di Maros.
Menurut informasi, pengelolaan pelabuhan perikanan itu baru dipindahtangankan sejak tahun lalu dari kabupaten ke provinsi. Meski demikian, Muzayyin berharap PPI Bonto Bahari bisa dapat perhatian dari pemerintah Sulsel.
“Sayang sekali kalau pelabuhan itu hanya jadi tempat balapan motor dan kumpul muda-mudi, tidak bisa pelabuhan perikanan dibiarkan mangkrak begini,” tegasnya
Legislator PKS Sulsel itu menambahkan jika pengelolaan PPI itu bisa dimaksimalkan dengan baik, maka banyak nelayan yang biasa melaut akan sangat terbantu.
“Selama ini, nelayan menambatkan perahunya di pinggir-pinggir sungai. Kalau air lagi surut maka kapal tidak bisa keluar, harus menunggu air naik untuk bisa keluar,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf S Latief menjelaskan alasan pelabuhan tersebut tidak jadi pilihan pendaratan kapal ikan. Menurutnya, meskipun ia baru terima pengelolaan pelabuhan itu tahun lalu. Tetapi memang belum bisa digunakan maksimal. Laporan kepala UPT, pelabuhan ini butuh pemecah ombak agar bisa dimanfaatkan nelayan.
Kondisi PPI Bonto Bahari hampir sama dengan PPI yang lain. Mereka semua mengharapkan bantuan pembangunan break water.
“Saat ini kami akan bangun break water di PPI Beba, Takalar, kalau PPI Bonto Bahari sudah punya desainnya kita coba bantu,” pungkasnya.
Sementara itu, warga Pajukungan, Akbar sangat mendukung agar PPI Bonto Bahari bisa difungsikan secara maksimal untuk aktivitas nelayan. Keberadaan dermaga akan membantu peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Bontoa dan nelayan kabupaten Maros.
“Potensi perikanan akan makin berkembang jika pelabuhan di manfaatkan dan ujungnya kesejahteraan nelayan Maros,” papar Akbar.
Di PPI Bonto Bahari juga terdapat teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar. Namun teknologi yang diharapkan bisa menghasilkan air bersih tersebut tidak berfungsi.
“Seandainya itu bagus, masyarakat sekitar Bontoa setidaknya bisa menikmati air bersih, tetapi kabar dari warga hanya tiga bulan berfungsi dulu, “ungkap Muzayyin
PPI Bonto Bahari terkesan tidak terurus. Rumput tumbuh di depan gedung perkantoran menjalar tanpa ada yang rawat. Banyak kotoran bertebaran di sekitar PPI. Plafon usak dan atap genteng sudah ada yang bocor.
PPI Bonto Bahari dibangun oleh Pemkab Maros tahun 2011 masa pemerintahan Bupati Hatta Rahman. Anggaran pembangunan sekitar Rp 40 M. Rencananya pelabuhan perikanan itu jadi pendaratan ikan sebagai salah satu syarat terbentuknya kawasan percontohan Minapolitan di Kabupaten Maros.
(Muh. Seilessy)
