INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Suasana akrab dan hangat terlihat saat sejumlah pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Kabupaten Maros menemui wakil ketua Dprd Sul Sel, Muzayyin Arif di ruang kerjanya, Selasa 9 Juni 2019.
Kunjungan ini diagendakan dalam rangka penyampaian aspirasi asosiasi ke DPRD Sulsel.
Sejumlah aspirasi disampaikn oleh pengurus asosiasi BPD kabupaten Maros, diantaranya adalah minimnya peningkatan kapasitas anggota BPD sehingga mempengaruhi fungsi dan tugas yang dijalankan anggota BPD.
“Banyak dari teman-teman BPD yang kurang maksimal melaksanakan fungsi sebagai anggota BPD karena minimnya penguatan kapasitas,” Ujar Idial Wahid, ketua asosiasi BPD kabupaten Maros.
Ia menyoroti minimnya dukungan anggaran daerah sehingga peran BPD kurang maksinal. “Peran BPD sebenarnya bisa sangat maksimal mengawal program-program desa, apalagi ditengah pandemi Covid-19 saat ini desa diharapkan menjadi garda terdepan, sehingga peran optimal BPD sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan penganggaran,” timpal Asep Hidayat, wakil ketua asosiasi BPD Maros.
Muzayyin Arif dalam kesempatan ini menekankan pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat di tingakat desa.
Jika demokrasi berjalan sehat maka pemerintahan akan kuat dan berdampak pada perbaikan pelayanan masyarakat desa.
“Di tingkat desa penguatan hubungan antara BPD dan Kepala Desa harus tumbuh dalam iklim yang sehat,” Imbuh Muzayyin.
Muzayyin juga menambakan bahwa DPRD Sulsel telah berperan optimal mendukung pembangunan berbasis desa. Salah satunya adalah dengan disahkanya Perda tentang Percepatan Pembangunan Desa, tahun 2019, yang merupakan usul inisiatif DPRD Sulsel.
“Perda ini merupakan ikhtiar DPRD Sulsel dalam rangka mendukung program pemerintah provinsi yang akan mengalokasikan Anggaran Dana Desa dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan.” Tutur legislator PKS Sulsel itu.
(Muh. Seilessy)