INIPASTI.COM, MAKASSAR -Pengangkatan guru honorer hingga saat ini belum jelas nasibnya. Dan kini, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Markus Nari meminta daerah harus bertanggung jawab, setelah adanya pengalihan kewenangan. Hal ini dikarenakan, pengangkatan dilakukan oleh mereka (pihak daerah, red).
Menurutnya, pengangkatan guru honorer ini haruslah sesuai apa yang menjadi kebutuhan daerah. “Mereka ditanggung APBD, jadi kebijakan ini masing-masing, mereka berani mengangkat tentu harus membiayai,” kata Markus, ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (19/12/2016).
Ia menjelaskan, seharusnya ini jelas siapa mengangkat, apakah daerah, kepala sekolah, kemudian dasarnya sehingga memang bisa dapat diselesaikan masalah ini.
“Semestinya daerah harus jelas ketika melakukan kebijakan, jangan melakukan kalau tidak bisa bertanggung jawab,” paparnya.
Sebelumnya, pengalihan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota masih menyisakan permasalahan untuk pengangkatan guru honorer, di mana ada 16 ribu honorer belum jelas.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo menjelaskan untuk peralihan guru tingkat SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi yang bersatus pegawai negeri sipil (PNS) masih belum selesai. “Ada 16 ribu guru termasuk staf yang dialihkan, kita genjot dan usahakan semua kelar dan selesai pengalihannya Januari 2017,” ungkapnya.
Baca juga: Mengubur Mimpi Para Tenaga Honorer