INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah saat ini sedang berupaya menyelesaikan pengerjaan proyek Kereta Api Trans Sulawesi tahap I dari Makassar-Parepare dimana, tahun 2018 ini ditarget dapat rampung 44 Km jalur lintasan yang dapat tercapai.
Untuk mempercepat pembangunanya, maka digelar Forum Group Discussion yang menghadirkan para stakeholder termasuk dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini, Kepala Badan Perencana Pembangunan Jufri Rahma hadir mewakili Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono.
Dalam FGD tersebut, berbagai permasalahan kemudian target dan peluang sistem KPBU yang akan dilakukan untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana dari Kereta Api pertama di luar pulau jawa ini.
Salah satunya, diketahui rencana revisi penetapan lokasi lahan Kereta Api yang sebelumnya telah dikeluarkan SK Gubernur kala itu dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo. Ini diungkapkan masing-masing dari BPN Barru dan TP4D yang diwakili oleh Kejaksaan, namun harus menyesuaikan dengan SK yang dikeluarkan sebelumnya
Revisi dilakukan, karena lahan yang seharusnya sudah dibebakan ternyata belum selesai, dan dapat menganggu jalannya pengerjaan proyek tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Sulsel Jufri Rahman mengakui hal tersebut dapat dilakukan, sepanjang memang sesuai dengan aturan yang dimungkinkan.
“Ini akan kami pelajari dulu, SK yang mana akan dikoreksi untuk Panlok Lahan KA tersebut. Saya kira tidak akan membutuhkan waktu lama, karena sementara sedang dibahas juga,” ungkapnya
Hal senada diungkapkan, Kepala Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Sulsel Andi Bakti Haruni, revisi panlok bisa dilakukan ketika memang dalam proyek tersebut ada kendala masalah lahan, dan bisa menghambat penyelesaian proyek tersebut.
“Sampai saat ini belum ada dokumennya masuk, untuk revisi panlok lahan Kereta Api, mungkin dalam waktu dekat ini akan dimasukkan. Kalau sudah masuk akan segera dipelajari kemudian hasilnya akan direkomendasikan kepada pimpinan,” paparnya
Revisi Panlok Lahan KA dilakukan, setelah berlarut-larutnya masalah pembebasan lahan ini, bahkan ada lahan yang tertinggal sedikit sampai saat ini belum dapat dibebaskan karena masyarakat tidak menginginkannya.
(Iin Nurfahraeni)
