INIPASTI.COM, MAKASSAR. Dua kepala daerah di Sulawesi Selatan, yakni Bupati Enrekang Muhammad Yusuf Ritangnga dan Bupati Pinrang H. A. Irwan Hamid, S.Sos., dijadwalkan menjalani verifikasi sebagai calon penerima penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).
Verifikasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian penilaian penghargaan menjelang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 PGRI pada November 2026.
Sekretaris Umum PGRI Sulawesi Selatan, Dr. Abdi, M.Pd., mengatakan tim verifikasi PB PGRI akan mengunjungi kedua kabupaten untuk menilai komitmen pemerintah daerah terhadap kemajuan pendidikan dan kesejahteraan guru.
Hal tersebut disampaikan Abdi kepada media di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Mandai, Kabupaten Maros, menjelang kunjungan tim verifikasi ke daerah.
Menurutnya, penghargaan Dwija Praja Nugraha merupakan salah satu bentuk apresiasi tertinggi PB PGRI kepada kepala daerah yang dinilai memiliki kepedulian dan dedikasi terhadap pembangunan pendidikan.
Dua Tim PB PGRI Turun ke Enrekang dan Pinrang
Abdi menjelaskan, verifikasi terhadap Bupati Enrekang Muhammad Yusuf Ritangnga dijadwalkan dilakukan oleh Dr. Dudung Abdul Qadir, M.Pd., dari tim verifikasi PB PGRI.
Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Enrekang pada Senin (16/11/2026).
Sementara itu, verifikasi terhadap Bupati Pinrang H. A. Irwan Hamid, S.Sos., akan dilakukan Wijaya Winarya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PB PGRI yang juga menjabat Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PB PGRI.
Kedatangan tim pusat tersebut mendapat pendampingan dari jajaran Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Selatan.
Pengurus yang mendampingi antara lain Sekretaris Umum Dr. Abdi, M.Pd., Wakil Ketua Dr. Muhammad Basri, M.Pd., Wakil Sekretaris Dr. H. Muliono Caco, M.M., M.Kes., Bendahara Dra. Hj. Hendriati Sabir, M.Pd., serta Ketua Biro Komunikasi dan Informasi Dr. Muhammad Yahya, M.Si.
Sebelum menuju Kabupaten Enrekang dan Pinrang, tim verifikasi PB PGRI disambut Ketua PGRI Sulsel, Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum., di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Mandai, Kabupaten Maros, Minggu (15/11/2026) siang.
Abdi: Kesejahteraan Guru Jadi Perhatian Utama
Abdi menjelaskan, penghargaan Dwija Praja Nugraha tidak diberikan semata-mata berdasarkan dukungan kepala daerah terhadap kegiatan organisasi PGRI.
Penghargaan tersebut juga mempertimbangkan kebijakan nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, dan perlindungan profesi pendidik.
Menurutnya, kepala daerah yang diusulkan harus menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui kebijakan pendidikan yang terukur.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tim verifikasi akan menelaah pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen serta pemanfaatannya untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Selain itu, kebijakan mengenai kesejahteraan guru, termasuk guru honorer, menjadi bagian penting dalam penilaian.
Perlindungan hukum terhadap guru dan penghargaan terhadap martabat profesi pendidik juga termasuk aspek yang diperhatikan.
Lima Aspek Jadi Dasar Penilaian
Abdi menguraikan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi calon penerima Dwija Praja Nugraha.
Pertama, komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan serta memastikan penggunaannya mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.
Kedua, kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru, termasuk perhatian terhadap tenaga pendidik non-ASN.
Ketiga, keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.
Aspek ini mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), perbaikan fasilitas pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
Keempat, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi PGRI.
Kemitraan tersebut dinilai dari dukungan terhadap program pengembangan profesionalisme guru dan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Kelima, integritas dan rekam jejak kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan pendidikan.
Tim PB PGRI Periksa Dokumen dan Rekam Jejak Kebijakan
Proses penilaian Dwija Praja Nugraha dilakukan secara berjenjang.
Tahap awal dimulai dari pengusulan calon penerima melalui jajaran PGRI kabupaten/kota dan provinsi sebelum diteruskan kepada PB PGRI.
Selanjutnya, tim verifikasi pusat melakukan pemeriksaan dokumen dan penelusuran terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Verifikasi juga dapat mencakup wawancara dengan pihak terkait dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan program pendidikan yang dilaporkan benar-benar memberikan manfaat.
Menurut Abdi, proses tersebut penting agar penghargaan diberikan berdasarkan capaian dan komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, kunjungan tim PB PGRI ke Enrekang dan Pinrang merupakan bagian dari proses penilaian, bukan penetapan akhir penerima penghargaan.
Sejumlah Kepala Daerah Sulsel Pernah Menerima Penghargaan
Abdi menambahkan, sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan sebelumnya telah memperoleh penghargaan Dwija Praja Nugraha dari PB PGRI.
Pada 2023, penghargaan tersebut diterima Bupati Gowa saat itu, Adnan Purichta Ichsan.
Kemudian pada 2024, penghargaan diberikan kepada Wali Kota Parepare periode sebelumnya, Taufan Pawe.
Selanjutnya pada 2025, Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Alrif juga tercatat sebagai penerima penghargaan tersebut.
Tahun 2026, Bupati Enrekang Muhammad Yusuf Ritangnga dan Bupati Pinrang H. A. Irwan Hamid masuk dalam proses verifikasi calon penerima.
Kunjungan tim PB PGRI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan guru.
Hasil verifikasi nantinya menjadi bahan pertimbangan PB PGRI dalam menentukan kepala daerah yang layak memperoleh penghargaan Dwija Praja Nugraha pada rangkaian peringatan Hari Guru Nasional 2026.










