INIPASTI.COM, MAKASSAR – Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, Muh Irianto Ahmad membantah perusahaan daerah atau BUMD yang dipimpinnya tengah rebutan lahan parkir dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Menurut Irianto, memang pihaknya pernah melakukan pertemuan dengan Bapenda pada 18 Juli 2017 lalu. Namun ia mengaku bahwa pertemuan tersebut hanya rapat koordinasi.
“Pertemuan PD Parkir dengan Sekretaris Bapenda membahas tentang tim yg diturunkan oleh Bapenda untuk mengklarifikasi badan usaha,” jelas Irianto saat dikonfirmasi, Kamis, (20/7/2017).
Ia bahkan mengatakan bahwa Jumat 21 Juli 2017 pihak Bapenda juga mengundang PD Parkir Makassar Raya untuk kembali melakukan rapat di kantor Bapenda. Rapat tersebut, katanya, untuk membahas hasil kerja Tim Verifikasi yg dibuat oleh Bapenda.
“Kita jelas punya Tupoksi masing- masing. Bapenda- PD Parkir sifatnya hanya menyatukan persepsi agar tetap sama- sama memberi kontribusi maksimal bagi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah,red) kota Makassar,” terangnya.
Cukup jelas, kata Irianto, jika menyangkut objek pajak parkir menjadi kewenangan dari Bapenda. Sementara di PD Parkir terkait jasa parkir.
Adapun terkait PD Parkir yang selama dua tahun terakhir tidak lagi membayar pajak dikarenakan Perusda ini tidak mengelola objek pajak dan bukan lagi sebagai wajib pajak. Sekaitan dengan itu juga, Irianto menambahkan jika Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) PD Parkir Makassar Raya telah dicabut sejak dua tahun lalu. (Sule)