INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Fraksi Golkar DPRD Sulsel, kembali meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melakukan langkah-langkah perubahan terhadap keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang dibentuk bersama Andi Sudirman Sulaiman.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan pada prinsipnya Fraksi Golkar mendukung TP2D jika itu untuk membantu gubernur dalam hal memberikan masukkan dan saran.
Namun kenyataannya saat ini, kata Kadir, TP2D telah mencampuri urusan teknis yang menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita akan memberi ruang kepada gubernur untuk mengubah ini untuk memperbaiki TP2D, kita beri ruang. Tapi kalau masih terus berlanjut ini, Fraksi Golkar akan keras soal ini dan akan melakukan hak interpelasi,” tegas Kadir Halid, Senin 5 November 2018.
Kadir mengaku akan memberikan waktu hingga pekan depan kepada Nurdin Abdullah untuk melakukan perubahan terhadap Tupoksi TP2D.
“Nanti senin minggu depan kita akan bicarakan kumpulkan seluruh anggota fraksi Golkar jika misalnya ini belum ada perubahan, yah kita akan ajukan (Interpelasi),” ujarnya.
Kadir mengaku telah banyak laporan dari masyarakat soal TP2D yang mencampuri kewenangan OPD. Salah satunya Pembangunan stadion Barombong yang tidak bisa pencairan anggaran karena harus ada persetujuan dari tim tersebut.
“Ini kan tidak benar sama sekali ini. Jadi apa perannya OPD?, itu melanggar UU pemerintahan daerah. Ini tidak bisa terus berlanjut. Jadi kita memberi ruang kepada gubernur untuk melakukan perubahan-perubahan di Pemprov supaya kembali ke jalan yang benar,” pinta Ketua komisi E DPRD Sulsel ini.
(Muh. Seilessy)