INIPASTI.COM, JAKARTA – Pelebaran jalan akhir-akhir ini marak dilakukan oleh pemerintah daerah. Niat membangun infrastruktur untuk memberi kemudahan pada rakyat, justru dinilai membawa kerugian bagi masyarakat setempat.
Seperti pelebaran jalan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya jalan poros Pinrang ke Enrekang. Banyak masyarakat yang mengeluh karena terdampak pelebaran jalan tersebut.
Ada yang pagarnya ikut terbongkar, ada yang tidak diberi ganti rugi, dan lain sebagainya. Keluhan ini pun sampai ke telinga mantan sekretaris menteri BUMN Muhammad Said Didu.
“JANGAN KORBANKAN RAKYAT DLM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR
Baru dpt lprn dari kampung saya @KotaPinrang saya bhw pelebaran jalan dari Kota Pinrang ke Enrekang sktr 30 km, tanah rakyat tdk diberikan ganti rugi, bhkn pagar rakyat dibongkar pun tdk diganti. Rakyat yg mengeluh langsung dibawakan polisi. Beginikah cara membangun infrastuktur ?,” tulisnya di laman Facebook Muhammad Said Didu.
Tak hanya di Facebook, tulisan yang sama juga dibagikan di akun Twitternya. Bahkan dia meminta agar masyarakat tetap menuntut ganti rugi. Karena menurutnya memang itu adalah hak rakyat.
“Saya sudah minta masyarakat @KotaPinrang @KampungPinrang yang terkena pelebaran jalan Kota Pinrang – Enrekang agar tetap menuntut ganti rugi karena memang hak mereka,” tambahannya.
Dia bahkan berniat untuk pulang ke kampung halamannya itu untuk mendampingi masyarakat menuntut ganti rugi.
“Saya rencana kembali ke @KampungPinrang @KotaPinrang utk bersama rakyat menuntut hak2nya yg assetnya diambil atau dibongkar begitu saja tanpa ganti rugi pada pembangunan jalan Pinrang – Enrekang. Cc @pemkabpinrang, jangan sakiti rakyat dan jangan main mata dg kontraktor,” sebutnya.
(Sule)