Oleh : Ahmad Usman
Dosen Universitas Mbojo Bima
Inipasti.com, “Meminjam akar filosofis utopia yang dikemukakan oleh Thomas More, bahwa: ”manusia akan lebih sehat, lebih tertata, lebih puas, lebih peka terhadap keindahan, apabila lingkungan fisik ditata secara serasi”. Bahkan tokoh sekaliber Plato juga pernah mengatakan: ”manusia akan lebih baik, lebih bahagia, lebih produktif, lebih religius, apabila tatanan-tatanan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan diubah” (Usman, 2022)
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Usman, 2023) pernah mengemukakan ciri masyarakat yang baik. Pertama, masyarakat yang berkeadaban. Ciri kedua, masyarakat yang berpengetahuan luas. Ciri ketiga, masyarakat rukun, harmonis, dan toleran. Ciri keempat, masyarakat yang baik adalah mereka yang terbuka dan bebas mengekspresikan pikiran-pikirannya. Ciri kelima, masyarakat yang tertib serta patuh pada norma dan pranata.
Masyarakat yang maju dan berperadaban tinggi adalah yang mampu mengambil pelajaran dari sejarah, dan menghadirkan pengalaman-pengalaman sejarah di hadapannya, setelah sebelumnya menyadari hukum-hukum sejarah yang akan menuntun masyarakat menuju pembangunan peradaban yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Di samping juga mengetahui sebab-sebab kehancuran dan kemunduran masyarakat-masyarakat terdahulu.
Daerah yang maju, salah satu barometer atau indikatornya adalah daerah yang memiliki peradaban. Atau dengan kata lain, berspektif maju atau berperadaban. Masyarakat berkemajuan yang dimaksudkan adalah sebutan lain untuk masyarakat kota yang beradab dan berperadaban maju. Yakni, sebuah masyarakat yang terdiri dari warga negara yang berpikiran maju dan lembaga-lembaga otonom yang berkontribusi positif dalam memajukan masyarakat.
Beragam persoalan dalam perencanaan kota menyebabkan munculnya pemikiran baru tentang peradaban perkotaan. Dalam perspektif ini dipandang perlu sebuah kebijakan perencanaan kota yang lebih demokratis, terbuka, mengutamakan pemenuhan kebutuhan yang aktual dan terukur, berlandaskan prinsip kontemporer debate and decide (Saunders, 2006). Selama ini kebijakan perencanaan kota cenderung teknokratik, tertutup, dan berlandaskan prinsip konvensional predict and provide.
Pembangunan sebagai Fenomena Budaya
Kegiatan pembangunan selalu melibatkan manusia sebagai pelaksana sekaligus tujuan. Manusia adalah subyek, bukan obyek pembangunan. Maka dinamika suatu bangsa sesungguhnya tampak dalam usaha-usaha pembangunannya (nation and character building). Sebagai fenomena budaya, pembangunan merupakan suatu proses humanisasi. Menurut Soerjanto Poespowardojo (Mulyono, 2016), ada empat poros dalam pembangunan nasional sebagai fenomena budaya, yaitu: anthropos, oikos, tekne dan ethnos.
Manusia (anthropos) menempati peranan sentral dalam pembangunan. Manusia (individu) adalah makhluk hidup berdimensi religius, etis dan ilmiah yang memiliki kemampuan kreatif dalam mengolah dunia lingkungannya menjadi manusiawi. Namun ia sendiri bukanlah makhluk rasional yang sudah selesai atau sempurna. Ia selalu berada dalam proses menjadi manusia, karena menjadi manusia itu merupakan panggilan (Jer: aufgabe).
Tempat manusia menjadi manusiawi adalah universum kosmis (lingkungan hidup/ oikos). Lingkungan merupakan medan perjuangan hidup manusia yang memberikan kemungkinan-kemungkinan baginya dalam mengusahakan kemanusiaannya.
Untuk maksud tersebut manusia juga mengambil dari alam, alat-alat (tekne) sebagai perpanjangan tangan untuk mengolah dunianya. Dalam perkembangannya, alat-alat itu bahkan mampu menjadi substitusi manusia, menggantikan peranan manusia dalam mengolah oikos. Sepanjang sejarah kemanusiaan sejak Revolusi Industri, hal itu menimbulkan berbagai masalah.
Manusia tidak hidup sendirian di dunia. Selain sebagai individu, ia pun merupakan makhluk sosial. Ia hidup dan berinteraksi dengan manusia lain dalam komunitas manusiawi (ethnos). Oleh karena itu ada interdependensi antara manusia dengan komunitasnya. Dengan demikian, setiap intuisi, interpretasi, maupun karya individual yang unik dan orisinal akan hilang lenyap kalau tidak dikomunikasikan dengan dan di dalam ethnos sebagai warisan bersama.
Berbagai tantangan masa depan bangsa dan negara Indonesia – yang sesungguhnya juga merupakan tantangan internasional – membutuhkan peranan teknologi yang manusiawi. Untuk maksud itu teknologi tidak boleh dilepaskan dari kebudayaan, sebagaimana pernah dikatakan B.J. Habibie (Usman, 2018): “Lompatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, dalam upaya mengejar kemajuan bangsa-bangsa lain, harus dilakukan tanpa mengorbankan kebudayaan dan tanpa melepaskan kaitan dengan kebudayaan dan identitas kita sebagai bangsa. Karena justru kebudayaan itulah yang melahirkan iptek dan sebaliknya iptek yang memperkaya kebudayaan.”
Kiranya jelas bahwa teknologi dan kebudayaan bukan dua unsur yang berdiri sendiri dalam kehidupan masyarakat dan perilakunya, melainkan merupakan bagian integral dalam peradaban manusia. Josef Banka, seorang filosof berkebangsaan Polandia mengatakan: “Kebudayaan dan teknik adalah dua segi dari pengalaman manusia yang saling melengkapi. Kebudayaan humanis berhubungan erat dengan bidang emosi, dengan dunia penghayatan-penghayatan batin; teknik sebaliknya berkaitan dengan ilmu-ilmu pasti, dengan akal dan sikap yang rasional. Manusia sebagai keseluruhan tidak hanya makhluk yang menggunakan akal, tetapi makhluk yang tersusun oleh kehidupan jiwa yang sangat rumit, namun seperti kita alami sendiri, kedua wilayah itu tidak saling mengucilkan, tetapi saling tindih-menindih dan saling memungkinkan dalam arti komplementer.”
Indikator Masyarakat Kota Berperadaban
Menurut Nurkholis Majid (Usman, 2019), masyarakat berperadaban lebih kurang sama dengan masyarakat madani atau civil society yang berciri adil, terbuka, dan demokratis dengan landasan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ciri lainnya adalah egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasar prestasi, bukan prestise (seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan bukan berdasarkan keturunan.
Keadilan di negeri ini sering kali masih terbentur dengan kepentingan kelas sosial yang lebih tinggi (pejabat, elit politik, konglomerat, dan para pemimpin). Keadilan sering kali juga masih menjadi sebatas wacana mimpi bagi rakyat yang turun ke jalan-jalan meneriakkan keadilan, atau rakyat yang hanya bisa bersuara lantang karena tidak cukup modal ekonomi atau akses politik.
Keterbukaan yang meniscayakan rakyat ikut berpartisipasi memberikan saran, ide, bahkan kritik, juga sering kali masih menjadi “mitos” yang sengaja diembuskan oleh para penguasa, memanfaatkan momentum transisi demokrasi setelah lama terkungkung sistem otoriter Orde Baru. Para penguasa seringkali menanggapi suara-suara kritis secara emosional karena (mungkin) para penguasa itu merasa kalau mereka adalah penguasa yang maknanya adalah “menguasai” apa pun, termasuk wacana-wacana publik terkait dengan kerja dan kinerja mereka. Terkesan, para penguasa ingin menang dan merasa benar sendiri.
Egalitarianisme sebagai paham yang menempatkan semua manusia sederajat dan setara, juga sering kali masih sebatas wacana dan kebijakan tertulis. Karena, dalam praktiknya, sering kali terjadi diskriminasi di antara masyarakat. Mulai dari diskriminasi sosial, seperti: ideologi, jender, pribumi non pribumi, hingga keyakinan religius (terjadinya pola hubungan mayoritas-minoritas umat beragama yang timpang). Derajat manusia juga masih sering kali dipandang dalam perspektif yang timpang, di mana hanya masyarakat kelas sosial tingkat tinggi yang layak di dengar, sementara kelas sosial rendah selain tidak didengar, malah dijadikan sebagai bahan “permainan.”
Masyarakat demokratis yang diiimpikan, menurut Nurkholis Majid (Usman, 2017), tidak mungkin tanpa masyarakat berperadaban, madani, civil society. Di lubuk paling dalam dari masyarakat madani ialah jiwa madaniyah, civility, yaitu keadaban itu sendiri. Yakni, sifat kejiwaan pribadi-pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selamanya benar, dan tidak ada suatu jawaban yang selamanya benar (kebenaran mutlak) atas suatu masalah. Dari sini lahir sikap tulus untuk menghargai sesama manusia, betapapun seorang individu atau kelompok berbeda (Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, 1999).
Ciri-ciri umum sebuah peradaban adalah: pertama, pembangunan kota-kota baru dengan tata ruang yang baik, indah, dan modern; kedua, sistem pemerintahan yang tertib karena terdapat hukum dan peraturan; ketiga, berkembangnya beragam ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju seperti astronomi, kesehatan, bentuk tulisan, arsitektur, kesenian, ilmu ukur, keagamaan, dan lain-lainnya; dan keempat, masyarakat dalam berbagai jenis pekerjaan, keahlian, dan strata sosial yang lebih kompleks.
Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan adalah cerminan salah satu bangsa yang maju. Kemajuan suatu bangsa juga dapat dilihat pada sejauhmana masyarakat mampu hidup secara adil dan makmur serta sejahtera. Faktor lainnya adalah apabila terciptanya stabilitas diberbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Namun ada hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mau dan mampu menghormati bangsanya sendiri.
Bagaimanakah yang dimaksud menghormati bangsanya sendiri? Kita pada dasarnya sebagai manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya di antara makhluk yang lain. Kemuliaan itu akan tampak jika perilaku atau akhlaknya benar-benar mencerminkan kebaikan atau keihsanan, namun sebaliknya manusia juga bisa disebut hina, jika perilakunya seperti binatang. Ini adalah gambaran dalam sekup kecil tentang pribadi manusia yang maju yaitu yang mampu menghormati bangsanya sendiri.
Dalam ruang lingkup yang lebih besar, pada sebuah bangsa juga sama seperti gambaran kehidupan manusianya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu menghormati bangsanya sendiri (Marsaja dalam Usman, 2017).
Apa maknanya? Pertama, apabila masyarakatnya mampu menghormati kepribadian bangsa itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa ideologi bangsa pada dasarnya diambilkan pada nilai-nilai manusia Indonesia secara murni, yang akhirnya mampu dirumuskan oleh para pendiri bangsa / faunding father. Mereka secara musyawarah kekeluargaan dengan mengatasnamakan persatuan dan kesatuan atau kerukunan akhirnya mampu menghantarkan bangsa menggali nilai-nilai ideologi sehingga menjadi ciri khas suatu bangsa.
Kedua, apabila masyarakatnya mampu memahami sejarah kehidupan bangsanya. Bangsa Indonesia lahir tidak dengan serta merta, namun melalui lika-liku perjuangan yang panjang. Bangsa Indonesia juga merasakan penderitaan yang lama dan menyakitkan karena telah dijajah oleh bangsa kolonialisme dan imperialisme. 3,5 abad dijajah Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang menandakan bahwa penderitaan rakyat Indonesia sangat panjang. Namun dengan gigih dan pantang menyerah rakyat Indonesia akhirnya mampu meraih kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaanpun cobaan juga terus mendera, yaitu dengan menghadapi agresi Belanda dan juga saudara-saudara kita yang memberontak kewibawaan NKRI. Itu semua harus dipahami sehingga dari sejarah itulah seharusnya kita mampu berkaca bahwa kesewenang-wenangan, perpecahan, perebutan kekuasaan, dan lain-lain adalah dapat menjadikan bangsa kita malah semakin lemah.
Ketiga, apabila masyarakatnya mampu mempertahankan jati diri bangsa. Jati diri bangsa adalah sebuah identitas yang murni dari suatu bangsa. Seperti manusia yang juga mempunyai perbedaan sifat dan sikap. Jati diri suatu bangsa juga mencerminkan kepribadian bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia adalah termasuk salah satu yang mempunyai jati diri, hendaklah tetap dipupuk, dijaga, dan dipertahankan, sekaligus dikembangkan, sehingga cerminan bangsa yang beradab tetap terjaga. Apabila suatu bangsa kehilangan jati dirinya, maka secara hakikat bangsa itu juga hilang. Salah satu contoh saja, walaupun Jepang maju secara ekonomi, namun tradisi dan budaya tetap dilestarikan baik oleh pejabat negara maupun rakyatnya.
Kita sebagai warga negara Indonesia, seharusnya merasa prihatin dan merasa malu bahwa justru yang muncul adalah sebuah perilaku yang mencerminkan bangsa yang kurang beradab. Banyak sekali peristiwa yang ada sekarang ini yang lebih menonjolkan perilaku bukan manusiawi. Seperti kekerasan merajalela di mana-mana, pengrusakan, pembakaran, pembunuhan, pemerkosaan, penistaan, dan perilaku-perilaku negatif lainnya. Hal ini adalah cerminan suatu bangsa yang jahiliyah.
Jadi, kalau bangsa ini ingin maju dalam segala bidang, maka mulailah untuk menghormati diri, saudara, keluarga, masyarakat dan bangsanya. Jangan bilang maju jika kita lupa terhadap jati diri kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, dan bangsa yang berdaulat.
Antisipasi Dominasi ”Tangan-tangan Kotor Demokratik”
Masyarakat berkemajuan yang kita cita-citakan tak cukup hanya dibayangkan atau diimpikan, melainkan harus diperjuangkan dan direbut dari—meminjam istilah ahli etika politik dari Harvard College, Dennis F Thomson (2005)—”tangan-tangan kotor demokratik”, yakni para pejabat yang melakukan tindakan immoral karena rakus, ingin berkuasa, atau loyal kepada keluarga dan kroninya.
Kota berperadaban akan tampak : jalan dan bangunan tertata rapi, pohon-pohon rindang menaungi para pejalan kaki dan orang-orang yang mengerumuni pengamen jalanan, segalanya elok dipandang mata. Lalu kita akan membandingkan dengan kota-kota kita yang segalanya ‘berantakan’, sampah beterbangan, rumah dan bangunan berjejal saling tumpang tinding ‘tidak karuan’, gang-gang yang rumit tidak terkirakan dan segala macam keburukan lainnya. Ujung-ujungnya kita mendambakan kota-kota kita bisa ‘dirubah’ menjadi kota yang indah seperti yang kita lihat ‘secuil’ lewat televisi atau kartu pos itu dan menghujat para petinggi kota karena ‘ketidakbecusannya’ menciptakan dambaan itu.
Adakah yang salah dengan dambaan seperti itu? ‘Tidak’ jawabnya bila ini didambakan oleh masyarakat kebanyakan. Tetapi bisa jadi ‘ya’ bila ini ada di mulut dan pikiran para ‘pemikir kota’. Siapakah mereka? Mereka adalah para akademisi, arsitek, perencana, perancang kota, pejabat pembangunan daerah, investor, dan termasuk pula politisi yang intinya ada mereka yang ‘berkuasa’ dan penentu kebijakan atas pembangunan kota. Mengapa demikian, hal ini karena mereka sedikit-banyak tercemari dengan apa yang disebut sebagai ‘mitos keindahan kota’.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah berbasis keungggulan lokal, ditempuh dengan pengarusutamaan, yaitu pro rakyat miskin, pro lapangan pekerjaan, pro lingkungan hidup, berwawasan gender, partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, tata pengelolaan yang baik, pengurangan kesenjangan antar wilayah, percepatan pembangunan kelurahan tertinggal, dan tanggap bencana.
Kota dan daerah pada dasarnya merupakan pengejawantahan budaya. Tom Turner (1996) menyebutnya dengan cultural-landscape, sebagai mozaik yang sarat dengan beraneka ragam karakter, sifat, kekhasan, keunikan, dan kepribadian. Karenanya, memahami sebuah kota atau daerah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah memahami budaya dari berbagai kelompok masyarakat dan pengaruh dari tata nilai, norma, gaya hidup, kegiatan dan simbol-simbol yang mereka anut. Jelas, yang paling rumit dan kompleks adalah memahami perkotaan.
Ketika berbagai macam krisis sosial-ekonomi masih belum lepas mencengkeram negeri ini, ketika para penguasa (pejabat, elit politik, dan para pemimpin) lebih suka mementingkan diri sendiri, ketika para ilmuwan dan cendekiawan serta analis menjadi narasumber di media tetapi perubahan ke arah yang lebih baik belum juga terwujud, dan ketika hukum dipermainkan demi kepentingan politis tertentu, impian akan terciptanya suatu masyarakat berperadaban di masa depan bisa jadi akan terus menjadi mimpi. Tetapi, sebagai manusia yang eksistensinya didaulat oleh Tuhan sebagai makhluk berakal pikir, pesimisme adalah sikap pecundang dan itu pantangan. Untuk bisa menjadi bangsa berperadaban unggul yang sejajar dengan negara maju lainnya, mengandalkan kuantitas saja tidaklah cukup.
Pembangunan yang berperadaban, semoga bukan sebuah utopia. Utopia merupakan suatu komunitas atau masyarakat khayalan dengan kualitas-kualitas yang sangat didambakan ataupun nyaris sempurna.
Semoga !!!
