INIPASTI.COM, MAKASSAR- Pembebasan lahan Kereta Api, tahap ke II akan mulai dilakukan pada November ini. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perkeretaapian Trans Sulawesi menargetkan pembayaran pembebasan lahan dapat dilakukan akhir bulan november 2016.
PPK Perkeretaapian Trans Sulawesi Henry Hidayat, menyatakan tahun 2017 Kereta Api tahap pertama kembali dianggarkan Rp219 miliar untuk pembebasan lahan. Saat ini masalah lahan sudah masuk di tim apresial dan ditargetkan pada akhir bulan bisa mulai pembayaran.
“Tahun ini, kami mendapat anggaran pembebasan sebesar Rp77 miliar, ditambah Rp50 miliar jadi total Rp 127miliar,” paparnya.
Untuk memastikan semua berjalan lancar, dan tidak ada kendala Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo meminta Pemerintah Kabupaten Barru menyiapkannya.
“Masalah lahan ini harus clear, sebelum pembayaran. Saya sudah minta Bupati Barru segera menyelesaikan dan harus bekerja maksimal,” kata Syahrul, Rabu (2/11/2016).
Menurutnya, pada tahap pertama yang lalu masih ada lahan yang tidak terbebaskan, termasuk dengan dua kuburan di sana.
“Sebenarnya bisa selesai yang satu, saat di pengadilan ketika konsinyasi, tapi karena dari pemerintah tidak ada akhirnya kalah. Saya sedang memikirkan cara menyelesaikannya. Jangan sampai menganggu pembangunan,” ucapnya.
Menurutnya, masalah lahan yang bermasalah baru diketahui oleh pihaknya, dan menyayangkan hal tersebut terjadi. Seharusnya ini bisa segera diatasi, jangan hanya karena satu mengacaukan yang lainnya. Dan ini tidak akan mengubah rute.
Ia menambahkan, di sana itu tidak ada namanya ganti rugi tapi ganti untung, masyarakat sudah mau dibebaskan lahannya, tinggal semua dipastikan sehingga nantinya tinggal bayar. “Anggarannya sudah tersedia di APBN,” paparnya.
Syahrul menjelaskan, kereta api ini merupakan program strategi daerah dan nasional sehingga tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan proyek ini. Yang dikonsentrasikan saat ini menyelesaikan pembangunan untuk dapat digunakan pengangkutan barang.
