INIPASTI.COM,MAKASSAR – Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengebut proyek pembanguna bendungan di Sulawesi Selatan. Masing-masing dari Bendungan Passeloreng di Wajo, Karalloe di Gowa dan Pammukulu di Takalar.
Namun, permasalahan lahan menjadi salah satu kendala untuk menyelesaikannya. Apalagi pembebasan lahan bukan sepenuhnya tanggung jawab PU-PR, ada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang bertugas melakukan pembayaran dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan proses pengukuran serta penetapan harga.
Kepala Satuan Kerja Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan dan Jeneberang (BBWSPJ) Tampang mengungkapkan target penyelesaian tergantung pada pembebasan lahan bendungan.
“Sampai saat ini progres Bendungan Passeloreng sampai saat ini telah mencapai 68,22 persen. Target selesainya Desember 2018, itu jika lancar pembebasan tanahnya,” kata Tampang, Sabtu (3/3/2018)
Seperti diketahui, Bendungan Passeloreng merupakan bendungan yang terbesar dibandingkan dengan Karalloe dan Pammukulu. Kapasitas tampungnya mencapai 138 juta meter kubik dan irigasinya mampu mengaliri lahan seluas 7.000 hektare.
Kontruksi bendungan dikerjakan oleh PT Wijaya Karya- PT Bumi Karsa (KSO) dengan biaya Rp736 miliar. Sementara sebagai konsultan supervisi adalah PT Mettana, PT Timor Konsultan dan PT Raya Konsultan (KSO) dengan nilai Rp37 miliar.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Tampang mengakui telah bersurat ke Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo terkait masalah pembebasan lahan. Rencananya nanti akan dibentuk desk khusus yang menangani pembebasan lahan ini dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
Beberapa waktu lalu, dalam kunjungan ke Sulsel, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bendungan di Sulsel untuk mendukung sentra pangan nasional. Terutama menjaga suplai air bagi lahan pertanian.
“Bendungan Passeloreng ditargetkan rampung akhir 2018. Kami optimis penyelesaian bendungan akan tepat waktu,” terangnya.
Hal ini dikarenakan, pembangunan bendungan ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga biaya pembebasan lahannya dapat menggunakan mekanisme dana talangan.
(Iin Nurfahraeni)










