INIPASTI.COM, JAKARTA – Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengurangi ketergantungan pangan terhadap produk yang terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan meningkatkan produksi pertanian secara nasional. Hasilnya, impor pangan di tahun 2020 lalu berkurang hingga 10,2 persen (BPS).
Angka penurunan tersebut disebabkan karena pemerintah memiliki program jangka panjang yang fokus membangunkan potensi pangan di banyak daerah. Dalam hal ini, Kementan juga terus membuka perluasan areal tanam dan meningkatkan produksi lokal.
Terkait hal ini, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), Riyanto penilaian seharusnya pemerintah memberikan lebih kepada Kementan untuk membina lalu lintas impor. Sebab selama ini, keputusan tersebut masih berada di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Yang lebih kompeten membuka kran impor ya yang selesaikan produksi. Jadi berikan yang berwenang ke Kementan untuk memutuskan yang perlu atau tidak,” ujar Riyanto, Selasa, 12 Januari 2021.
Lebih lanjut Riyanto menyatakan bahwa kebijakan impor saat ini membuat petani enggan berproduksi karena harganya kalah bersaing. Hal tersebut tentu saja akan merugikan petani yang dapat mempengaruhi produktivitas.
“Contoh saja impor beras beberapa tahun lalu, begitu harga membeli petani, tapi beras impor datang. Akhirnya minat menanam menurun, apalagi harga input naik, biaya produksi naik,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah memerintahkan jajaran Kementan untuk bekerja ekstra demi meningkatkan produktivitas pertanian. Syahrul produktivitas produktivitas itu diprediksi akan meningkat pada bulan Maret mendatang.
“Januari kita membangun konsepsi yang lebih kuat dengan komitmen-komitmen berbagai pihak, saprodi harus sudah masuk di bulan Februari dan Maret nanti kita sudah bisa melihat hasil dari akselerasi yang ada,” tutupnya.
