INIPASTI.COM – Warga dan pejuang Palestina menyatakan perlawanan tegas terhadap rencana Israel untuk memperluas serangan militer ke Jalur Gaza, yang disertai dengan perintah evakuasi massal.
Para pejuang menyatakan siap melawan agresi terbaru ini, sementara warga sipil bersikukuh tidak akan meninggalkan tanah kelahiran mereka, meskipun ancaman kematian membayangi.
Dalam laporan Al Jazeera, warga Gaza menyatakan tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu dengan mengungsi ke bagian selatan wilayah tersebut, seperti yang terjadi pada awal konflik. “Kami lebih memilih mati di tanah kami daripada terusir menjadi pengungsi,” ungkap seorang warga.
Peningkatan Kesiapan Militer Palestina
Faksi-faksi perlawanan Palestina telah meningkatkan kewaspadaan di seluruh garis depan untuk menghadapi kemungkinan perluasan invasi Israel.
Mereka melihat keputusan Israel sebagai kelanjutan dari eskalasi kekerasan sejak 18 Maret, yang mencakup pemboman brutal, pengepungan, kelaparan massal, dan pembersihan etnis.
Dilansir di laman Republika, Komandan sayap bersenjata Palestina mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario konfrontasi. Persiapan dilakukan sejak hari pertama Israel menunjukkan tanda-tanda akan melanjutkan agresinya.
“Kami telah merestrukturisasi prioritas militer dan merehabilitasi kekuatan kami bahkan di tengah kehancuran,” kata seorang komandan kepada Al Jazeera.
Mereka menekankan bahwa perlawanan tidak sekadar menunggu serangan, melainkan proaktif dengan tindakan preemptif. “Kami memiliki pejuang, doktrin, dan medan yang kami kuasai. Mereka yang masuk Gaza, tidak pernah kembali tanpa luka,” tegasnya.
Rencana Israel dan Risiko Krisis Kemanusiaan
Kabinet Keamanan Israel secara bulat menyetujui rencana pencaplokan penuh atas Jalur Gaza tanpa batas waktu. Langkah ini mencakup pemindahan paksa ratusan ribu warga ke wilayah selatan, memperparah krisis kemanusiaan yang telah mencapai titik nadir.
Associated Press melaporkan bahwa rencana tersebut bertujuan untuk menghancurkan Hamas dan membebaskan sandera, namun berisiko menghancurkan masa depan solusi dua negara.
Sejak penarikan Israel dari Gaza pada 2005, wilayah tersebut telah diblokade secara ketat oleh Israel dan Mesir. Upaya pendudukan kembali Gaza untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dipandang sebagai bencana politik dan kemanusiaan.
Sebuah laporan dari media Israel Kan menyebut bahwa operasi militer akan dilakukan secara bertahap selama berbulan-bulan, dengan fokus awal pada satu wilayah.
Hal ini dilakukan menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Timur Tengah, yang menurut Menteri Keamanan Zeev Elkin, bisa membuka peluang perundingan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera.
Respons Hamas dan Tuntutan Tegas Palestina
Mahmoud al-Mardawi, salah satu pemimpin Hamas, menyatakan bahwa ancaman Israel hanya akan memicu keteguhan rakyat Palestina.
Ia menyebut tawaran Israel pada 13 April 2024 sebagai bentuk pemerasan yang tidak akan direspons. Hamas menolak segala penyelesaian yang tidak memenuhi aspirasi rakyat Palestina.
Menurutnya, satu-satunya solusi adalah kesepakatan komprehensif yang mencakup:
Pembebasan seluruh sandera Israel di Gaza, Gencatan senjata menyeluruh, Penarikan penuh pasukan pendudukan dari Gaza, Rekonstruksi wilayah yang hancur akibat agresi Israel, dan pembebasan tahanan Palestina di penjara Israel (sdn)
