INIPASTI.COM, JAKARTA – Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta “pembebasan segera dan tak bersyarat” atas penangkapan Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita dan Perdana Menteri Boubou Cisse oleh pemberontak di negara tersebut.
Dilansir di laman CNN, “Sekjen mengecam keras tindakan ini dan menyerukan pemulihan segera tatanan konstitusional dan supremasi hukum di Mali,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric dalam pernyataannya, Rabu (19/8/2020).
“Untuk itu, Sekjen menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat Presiden Ibrahim Boubacar Keita dan anggota kabinetnya,” lanjutnya.
Insiden penangkapan ini menjadi peningkatan dramatis atas konflik yang terjadi berbulan-bulan antara pemerintah Mali dengan pemberontak jihadis.
Guterres disebut mengikuti perkembangan yang terjadi di ibu kota Bamako “dengan keprihatinan yang mendalam”, tambah Dujarric.
“Sekretaris Jenderal mengulangi seruannya untuk negosiasi solusi dan resolusi damai atas perbedaan mereka,” lanjut pernyataan tersebut.
“Sekjen juga mendesak seluruh pemangku kebijakan, terutama pasukan pertahanan dan keamanan, untuk menahan diri secara maksimal dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan individu semua warga Mali,” katanya.
Atas insiden tersebut, Dewan Keamanan PBB dilaporkan akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis yang terjadi di negara Afrika tersebut pada Rabu siang.
Pertemuan tersebut atas permintaan dari Prancis dan Nigeria dan kan diadakan secara tertutup, kata diplomat PBB yang tak ingin disebutkan namanya kepada AFP.
Sebelumnya, salah satu pemimpin pemberontak di Mali mengaku pada Selasa (18/8/2020) bahwa mereka telah menangkap Presiden Ibrahim Boubacar Keita dan Perdana Menteri Boubou Cisse.
“Kami dapat memberitahu kalian bahwa presiden dan perdana menteri berada di bawah kendali kami,” kata pemimpin yang tak mau disebutkan namanya itu kepada AFP.
Dia menambahkan bahwa pasangan pemimpin negara Mali itu telah “ditahan” di kediaman Keita di ibu kota Bamako.
Mali telah melawan pemberontak sejak 2012. Bahkan pada kala itu, negara di Afrika tersebut kehilangan wilayah di bagian utara yang dikuasai oleh pemberontak yang merupakan para jihadis.
Sebagian para pemberontak itu kemudian berhasil diusir dalam operasi militer yang dipimpin Prancis dan disokong intervensi dari negara lainnya.
Meski sempat ada kesepakatan damai pada 2015, kekerasan di negara tersebut terus berlanjut. Bahkan, kekerasan menyebar ke selatan dan ke negara-negara tetangga (syakhruddin)