INIPASTI.COM, TAKALAR- 22 program prioritas Syamsari Kitta- H Dede (SK-HD) yang giat dikampanyekan oleh pasangan dengan tagline “Berua Baji” dinilai sebagian kalangan hanya sebagai pembodohan publik.
Hal ini disampaikan pendukung ketua Barisan Penegak Demokrasi (Bendera) Kabupaten Takalar, Rabu (07/12/2016) di Nyigiru Kalampa.
“Saya melihat 22 program yang diprioritaskan SK-HD sudah di akta notariskan dan dijadikan kontrak politik bagi rakyat pemilih, suatu pembodohan publik karena dia yakin, mereka tak mampu memperlihatkan isi fisik aktanotaris dihadapan publik, karena hanya sampul belaka tanpa isi,” terang Noor Zaelan.
“Soal kontrak politik dengan rakyat arahnya juga ke pembodohan publik, karena kata mereka rakyat mana yang melakukan kontrak politik dengan SK-HD. Ini yang harus dicermati mereka,” ungkapnya.
Mantan Anggota legislatif ini menambahkan, kalau melihat 22 program prioritas SK-HD adalah hanya bahasa menjanjikan saja. “Tidak semudah itu memberikan sesuatu ke rakyat tanpa persetujuan DPRD karena sebelum terealisasi program harus dibahas dulu di DPRD baru disetujui kemudian disahkan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah kabupaten melalui APBD,” tegasnya.
Justru bendera memuji program Bur-Nojeng yang dàpat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Takalar dan Takalar berada di peringkat ketiga dalam pertumbuhan kesejahtetaan ekonomi kerakyatan.
Tim Advokasi SK-HD, Abdullah Hasan membantah kalau 22 program prioritas SK-HD dikatakan suatu pembodohan publik.
“Kita tidak mungkin melempar program ini kalau memang kita tidak mampu melaksanakannya nanti, karena ini kita telorkan lewat pemikiran yang matang, soal kontrak politik dengan rakyat yang kita maksud di sini adalah rakyat Takalar dengan terwakilan 9 kecamatan yang ada di Takalar ini,” paparnya.
Baca juga: Galesong Titik Rawan Konflik Pilkada Takalar