INIPASTI.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dianugerahi piagam penghargaan di bidang implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar dr Hadijah Iriani.
Tjahjo mengatakan, Implementasi SIPD didasarkan pada terbitnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang secara otomatis mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
“Diharapkan seluruh pemerintah daerah segera menyesuaikan dan mengikuti arah Permendagri yang baru,” harapnya usai menyerahkan piagam penghargaan di Ballroom Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa (15/10)
Kepala Bappeda Makassar Hadijah Iriani menyebutkan, penghargaan tersebut sebagai bukti keberhasilan Pemkot Makassar dalam menerapkan sistem informasi pembangunan daerah yang kemudian berubah menjadi SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Penghargaan ini adalah keberhasilan seluruh SKPD yang pasti prestasi Kota Makassar harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Tentu jangan lupa arahan penjabat wali kota yang utama,” ucapnya.
Di tempat berbeda, Penjabat (PJ) Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran pemerintahannya yang kembali membuktikan jika Makassar bisa berprestasi.
“Alhamdulillah, penghargaan ini memacu kita semakin termotivasi untuk menjadi pemerintah yang melayani rakyatnya. Terima kasih dukungan seluruh masyarakat dan jajaran Pemerintah Kota Makassar,” sebutnya.
Hujan prestasi yang kini diraih, lanjutnya, tidak boleh membuat jajaran Pemerintah Kota Makassar berpuas diri. Namun dia mengatakan bahwa jajaran Pemkot Makassar harus menyikapinya dengan meneguhkan komitmen sebagai pelayan masyarakat.
Untuk diketahui, SIPD adalah sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
Pemberian penghargaan dilakukan secara simbolis didampingi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Hudori yang disaksikan sekitar 800 kepala daerah, sekretaris daerah, dan kepala Bappeda provinsi, kabupaten, kota se – Indonesia.
(Resti Setiawati)