Raker Awal Pelaksanaan Kegiatan APBD 2019, NA Singgung Aset Pemprov

Pemprov Raker awal tahun 2019 di Hotel Claro, Makassar, Rabu 2 Januari 2019.

INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam rangka mengawali pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 di Hotel Claro, Makassar, Rabu 2 Januari 2019.

Pada kegiatan ini hadir Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Penjabat Sekda Sulsel Ashari F Radjamilo. Serta Brigjen Pol Risyapudin Nursin dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar Tarmizi.

“Saya kira ini awal tahun 2019, saya mengucapkan selamat tahun baru, mudah-mudah jauh lebih baik dari 2018. Hari ini kita melakukan Raker, kenapa tanggal 2 (Januari), karena awal kita bekerja dan memang Pemprov ini disiplinnya luar biasa, walaupun ini mendadak, tetapi ini juga test case buat kita, dan wajar kita disebut pelayan masyarakat,” kata Nurdin Abdullah.

Nurdin Abdullah menyebutkan tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyatukan hati dan visi, serta koordiansi, sehingga kenapa dari pihak Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian hadir sebagai pemateri.

“Supaya jangan diujung kita bertengkar, diakhir. Tetapi kita diawal dan kita semuanya buat rambunya dan konsisten melaksanakan,” sebutnya.

Baca Juga:  IPKANI Sulsel Membantu Nelayan Akses Modal Usaha dan Teknologi Tepat Guna

NA juga menyinggung persoalan aset Pemprov Sulsel, langkah yang diambil bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejauh hampir tiga bulan bersama Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk merapikan aset. Dan sudah semakin mengerucut.

Selanjutnya, akan dibuat dan tim khusus aset. Pertama, beberapa aset yang dimiliki tetap alas hukumnya belum jelas. Kedua ada aset sudah dikuasai oleh perorangan, ada aset memang perlu pendekatan kekeluargaan untuk bisa diraih kembali.

“Kita buat klasifikasi yang mana lewat hukum dan mana negosiasi dan pendekatan kekeluargaan. Dan kita harapkan bisa selesai dalam waktu cepat,” harapanya.

Selanjutnya, beberapa proyek yang sementara jalan dan belum selesai. Diharapkan statusnya tidak bias, apakah dilanjutkan atau tidak. Pemprov telah meminta BPKP untuk melakukan audit. diaudit dalam proses riview, untuk mendapatkan sebuah nilai.

“Berapa lagi dibutuhkan ini selesai. Jangan kita siapin Rp10 miliar, ternyata butuh Rp30 miliar, Dan kita ini mau tuntas, termasuk Barombong dan masjid di CPI,” jelasnya.

Memasuki tahun 2019, untuk pelaksanaan APBD 2019, juga harus mencermati dan melaksanakan secara transparan. Terdapat wadah TP4D untuk mengawal melakukan pengawalan.

Baca Juga:  Walikota diimage Bohong

Sedangkan untuk, Kejati, NA beraharap bisa menjelaskan secara rinci dalam menjalankan proyek barang dan jasa. Agar bisa dijalankan dengan baik.

Lebih lanjut, NA menyinggung persoalan moral, diharapkan ASN untuk menjaga marwah Pemerintahan. Ini juga untuk menghargai pemerintahan sebelumnya yang sekian tahun betul-betul menjaga dengan baik. Sehingga, NA mendorong pemberantasan korupsi dan kerja profesional menjalankan sesuai aturan yang ada.

Demikian juga untuk pelaksanaan lelang berharap, dilakukan dengan bersih dan profesional. Beberapa daerah menjadi contoh yang baik dan tidak bermasalah.

“Kalau pun kita tidak paham kita punya tempat untuk berkonsultasi. Misalnya ke BPKP dan TP4D, supaya kita tidak salah langkah,” lanjutnya.

Yang tidak kalah penting, sebut NA adalah sinergi antara stakeholder, agar bisa bekerja sistematis dan lebih mudah dalam menjalan program. Salah satu penyakit yang menghinggapi adalah ego-sektoral, sehingga masyarakat tidak merasakan apa yang dilakukan pemerintah. Termasuk jangan ada program provinsi dan pusat yang masuk ke daerah, tidak diketahui kabupaten-kota bersangkutan. Komunikasi adalah kunci utamanya.

Baca Juga:  Pemprov Sulsel Usulkan Kenaikan TPP

“Contoh banjir di Barru. kita turun bersama-sama dan langsung ada kepastian. Ini model yang ke depan harus sama-sama kita kerjakan. Kita Pemprov kalau OPD berisnergi,” sebutnya.

Kegaitan ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov Sulsel.

(Muh. Seilessy)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.