INIPASTI.COM, MAKASSAR — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman memandu Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (18/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi, serta instansi terkait.
Dalam memandu rapat, Jufri mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membaca struktur ekonomi, mengidentifikasi persoalan, menyatukan perspektif, serta merumuskan langkah kolaboratif.
“Seperti kita ketahui, Sulawesi memiliki potensi yang semakin penting dalam peta pembangunan Nasional, seperti potensi Sumber Daya Alam, pertanian, dan lain sebagainya,” sebutnya.
“Kita harus memahami, bahwa potensi itu akan menjadi kekuatan pembangunan kalau kita kelola dengan kebijakan yang terintegrasi berbasis data, dilakukan berkelanjutan dan melibatkan sinergi antar daerah,” lanjunya.
Menurut Jufri, rapat koordinasi tersebut menjadi pertemuan penting untuk memperkuat kerja sama antardaerah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari konektivitas dan kolaborasi dengan wilayah lainnya.
“Tidak ada suatu daerah yang bisa tumbuh optimal kalau berjalan sendiri, pertumbuhan sebuah wilayah akan semakin kuat ketika konektivitas ekonomi antar daerah terbangun dan investasi bergerak lintas wilayah, serta semua pemerintahan terlibat saling memperkuat,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.
Sonny memaparkan materi bertajuk “Memahami Statistik dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Sementara itu, Medrilzam menyampaikan materi mengenai “Penguatan Kinerja Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi wilayah sekaligus mendorong koordinasi pembangunan yang lebih terintegrasi dan berbasis data. (*)