MAKASSAR- Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr H Abdul Rahman Rahim, SE,MM, memanfaatkan momentum puncak Milad ke 54 Unismuh dan Penganugrahan Penghargaan Pertama kepada Dr. (HC) H.M Jusuf Kalla Wakil Presiden RI untuk memaparkan kebijakan dan program stragisnya di kampus Unismuh, Jumat 28 Juli .
Kepada Wapres HM Jusuf Kalla, Rektor Unismuh Rahman Rahim, mengatakan, ada tujuh kebijakan strategis yang ingin dicapai oleh Unismuh Makassar.
Pertama, peningkatan akhlaqul karimah atau pendidikan karakter. Kedua, peningkatan sumber daya manusia secara berkelanjuan dan terprogram melalui pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga, peningkatan prasarana dan sarana dengan mempertimbangkan urgensi dan asas manfaat. Keempat peningkatan kualitas catur darma melalui penguatan lembaga penjaminan mutu dengan mekanisme PDCA (Plan, Do, Chek, and Action). Keenam, optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi, serta ketujuh, membangun kerjasama internal dan eksternal dengan perguruan tinggi lain.
Sementara lima program strategis rektor yang juga disampaikan kepada pak JK, yakni pertama, peningkatan seluruh produk Unismuh, meliputi, lulusannya, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas SDM dosen, karyawan, sarana dan prasarana yang mendukung seluruh produk Unismuh.
Program strategis ketiga, peningkatan dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni melalui pembinaan bakat dan minat. Keempat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan melalui peningkatan kajian, serta kelima, meningkatkan kualitas kerjasama antar institusi baik dalam maupun luar negeri.
Pada kesempatan tersebut, Wapres RI HM Jusuf Kalla, merespon baik kebijakan maupun program strategis Unismuh hingga 2020 mendatang. Wapres dalam kesempatan tersebut berharap, Unismuh tidak hanya melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga dapat menanamkan jiwa entrepreneurship kedalam diri mahasiswa.
Wapres merasa prihatin kalau semua lulusan perguruan tinggi di Indonesia berpikir menjadi PNS. Dikatakan sarjana tidak boleh semata berpikir hanya untuk mau menjadi pegawai negeri sipil, tetapi bagaiaman dia bisa berinovasi menciptakan lapangan kerja sendiri.
Di Indonesia ini kata, JK setiap tahun ratusan ribu tamatan perguruan tinggi. Sementara yang diterima menjadi PNS hanya puluhan ribuan. Berarti masih banyak yang tidak tertampung. Karena itu sarjana harus bisa mandiri, atau bisa membuka lapangan kerja sendiri dan tidak tergantung pada PNS. (nasrullah)
