INIPASTI.COM – Rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk bertemu tokoh atau penggagas tagar Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu memancing beragam respons dari kalangan masyarakat sipil. Niat baik membuka dialog dinilai sebagai langkah cepat dan positif, namun sejumlah catatan kritis tetap disampaikan.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menyambut baik inisiatif Prabowo yang ingin membuka ruang diskusi. Ia menilai langkah ini sebagai upaya memahami secara utuh konstruksi gerakan publik yang muncul beberapa waktu lalu. Namun demikian, Julius mengingatkan bahwa ada hal mendasar yang perlu diperhatikan.
“Catatan pertama, jika pertemuan diminta berlangsung tertutup dan bukan di ruang publik, maka posisi Presiden sebagai representasi publik berubah menjadi bersifat privat. Ini yang tidak boleh terjadi dan tidak sehat dalam demokrasi,” kata Julius kepada CNNIndonesia, Selasa, 8 April 2025.
Menurutnya, dialog terbuka justru penting agar publik bisa turut memahami konteks dan maksud dari gerakan seperti Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu. Ia menilai, dialog semacam ini seharusnya mendidik masyarakat, bukan membatasi akses informasi.
Catatan kedua, lanjut Julius, Prabowo sebaiknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengkaji isu-isu yang diangkat oleh gerakan tersebut. Hal ini penting agar Presiden memahami akar permasalahan berdasarkan informasi internal pemerintah.
“Misalnya, kalau Indonesia Gelap bicara soal represi terhadap masyarakat sipil, ruang publik yang dipenuhi militer, atau kurangnya saluran aspirasi. Presiden perlu mendapat penjelasan dulu dari para menterinya. Baru setelah itu melakukan klarifikasi dengan penggagas gerakan,” ujarnya.
Julius juga menyoroti pernyataan Prabowo yang berbunyi “Ayo, jangan kabur-kabur, kita bangun Indonesia sama-sama”. Menurutnya, kata kunci dari ajakan ini seharusnya adalah partisipasi.
“Ini yang belum terlihat jelas dalam pendekatan Presiden Prabowo. Kalau partisipasi tak diperkuat, maka dialog hanya akan jadi simbolik dan tidak menyentuh akar masalah,” tegasnya.
“Gimik Belaka” dan Kekhawatiran Soal Transparansi
Sementara itu, anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dan Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Herdiansyah Hamzah, menilai rencana dialog tersebut hanya sekadar gimik politik.
“Kalau memang serius dengan tuntutan masyarakat, maka seharusnya Prabowo juga serius mengevaluasi program dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Soal efisiensi anggaran, pendidikan yang tidak jadi prioritas, program makan bergizi yang belum jelas arahnya, isu korupsi, hingga dwifungsi militer dan regulasi yang ugal-ugalan. Itu yang harus dikerjakan dulu,” kata pria yang akrab disapa Castro.
Ia menilai keinginan berdialog tetapi secara tertutup justru mencurigakan.
“Pertemuan tertutup dalam konteks politik cenderung membahas hal-hal yang tidak ingin diketahui publik. Padahal gerakan masyarakat sipil justru menginginkan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka dan transparan,” tegasnya.
YLBHI: Presiden Harusnya Sudah Tahu Aspirasi Rakyat
Di sisi lain, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, menilai bahwa jika Prabowo sungguh ingin mendengarkan suara rakyat, seharusnya ia sudah memiliki informasi yang cukup dari jaringan intelijen pemerintah.
“Kalau intelijen bekerja dengan baik, Presiden seharusnya sudah punya data akurat. Kalau tidak, artinya ada masalah dalam sistem informasi negara,” ujar Isnur.
Ia mengkritik asumsi pemerintah yang cenderung menstigma gerakan masyarakat sipil sebagai gerakan bayaran atau titipan asing.
“Kalau lebih dari 60 kota bisa bergerak secara serempak, lalu diasumsikan dibayar semua, itu menunjukkan betapa jauhnya pemerintah dari kenyataan. Ini mencerminkan negara yang tidak punya mata, telinga, dan hati untuk mendengarkan rakyat,” tegasnya.
Latar Belakang Pernyataan Prabowo
Sebelumnya, dalam wawancara bersama tujuh jurnalis senior di Hambalang, Bogor, pada Jumat, 6 April 2025, Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya untuk bertemu para tokoh gerakan yang mengusung isu Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu. Namun, ia menyarankan agar dialog dilakukan secara tertutup.
“Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas. Mungkin tidak usah di publik, ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap,” kata Prabowo.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap narasi negatif yang menyudutkan pemerintah.
“Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Kok Indonesia gelap. Kabur aja dulu deh. Habis itu Jokowi salah, Prabowo goblok. Ini tidak mengatasi,” pungkasnya (sdn)\
