INIPASTI.COM, WAJO – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono mengapresiasi langkah revitalisasi Danau Tempe yang kedepan akan memberi banyak manfaat untuk masyarakat.
“langkah revitalisasi Danau Tempe, saya melihat kedepannya akan banyak manfaatnya, inilah salah satu kunci sukses mensejahterakan masyarakat terutama untuk mata pencahrian,” kata Soni,Rabu (9/5/2018)
Ia menambahkan, teknik pengerjaanya inikan dilakukan pengerukan dimana hasilnya ini akan ditimbun untuk membuat pulau-pulau kecil sekitar danau, yang akan menjadi pekerjaan rumah (PR) besat buat Pemerintah Daerah karena ini digarap oleh Kementerian PU melalui Balai Sungai instansi pusat ada daerah, maka Pemda terlibat. Ada dua tugas Pemda didalamnya, untuk Bupati Wajo untuk tiga pulau yang telah ada, akan diberi nama lengkap dengan detail tata ruang.
Selanjutnya, Soni menjelaskan karena ini menyangkut tiga daerah Wajo, Soppeng dan Sidrap maka pengaturan pemanfaatnya diatur oleh Pemerintah Provinsi secara umum, sehingga ada keseragaman serta keterkaitan antar pulau – pulau tersebut jangan ada yang sendiri-sendiri.
“Revitalisasi inikan menyangkut tiga daerah, harus ada keseragaman dan keterkaitan masing-masing, jangan ada yang jalan sendiri-sendiri. Pemprov akan mengatur secara umum nantinya,” jelas Soni.
Sementara untuk tata ruangnya, Ia menyerahkan kepada Pemda masing-masing sedangkan tata ruang wilayahnya akan menyesuaikan. Namun yang harus menjadi catatan adalah detail pemanfatannya nanti harus diawasi dengan sangat ketat. Karena ini menyangkut dengan pulau- pulau,dengan luas 15 hektar daya dukung alam harus benar-benar terperhatikan.
“Harus benar-benar terseleksi, apa saja yang akan termanfaatkan disana. Bisa buat konservasi, atau untuk pemberdayaan ekonomi, masyarakat bisa menanam disana. Bisa tanaman keras, tanaman lunak apa . Semua harus jelas pengaturannya, sehingga pulau hasil revitalisasi benar-benar maksimum” terangnya
Ia menegaskan jangan sampai ada yang bermimpi, karena ini indah dianggap dapat membangun hotel bintang 4 dengan lantai 5, “ ini tidak boleh dilakukan pasti ada larangan konstruksi bangunan apa saja yang boleh dibangun di pulau-pulau ini. Kita berbicara tentang 36 pulau-pulau dengan 15 hektar, dimana total keseluruhannya mencapai 780 hektar ini sangat luar biasa, yang menjadi pertanyaan, siapa yang menggarapnya nanti tugas pemerintah daerahlah yang mengatur semuanya,” ujarnya
Namun, Soni mengingatkan dalam menggarap pulau-pulau ini tidak boleh ada sertifikat yang terbit karena ini tanah milik negara. Masyarakat bisa memanfaatkannya.
(Iin Nurfahraeni)










