INIPASTI.COM, JAKARTA- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD angkat bicara mengenai kasus yang dialami sahabatnya mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Berbagai komentar mewarnai pelaporan Luhut ke polisi mengenai Said Didu.
Sebelumnya, marak dibicarakan oleh politikus. Didu dituduh mencemarkan nama baik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Diketahui, Luhut melaporkan Said Didu ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Sebab, Said Didu menyebut Luhut hanya memikirkan uang.
Mahmud MD berpendapat bahwa piha penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri harus menangani kasus tersebut secara profesional dan proporsional.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, bermaksud mengatakan jangan takut dengan Luhut sebagai pelapor maupun Said Didu selaku terlapor. Makanya hukum harus berjalan aturan yang berlaku.
Melalui kanal youtuber Deddy Corbuzier yang diunggah ke Youtube pada 18 Mei 2020, dengan judul ‘Kenapa Harus Takut Luhut? Dan Corona Gimana Pak?’.
“Dua-duanya sahabat baik saya. Saya bilang begini, siapa pun jangan takut dengan Pak Luhut. Kalau tidak benar dia laporannya, ya dibebaskan. Tapi juga siapa pun jangan takut dengan Said Didu, meskipun dia dikawal beberapa purnawirawan. Kalau salah ambil saja, ini hukum,” kata Mahfud yang dikutip Selasa, (19/05/2020).
“Keduanya sahabat saya, keduanya saya masih SMS tentang kasus itu. Saya bilang jalan saja, hukum tegakkan, ini negara hukum. Hukum ya hukum,” ujarnya.
Mahfud menilai kasus Said Didu yang menyebut Luhut pikirannya hanya uang itu sebenarnya kritikan. Akan tetapi, kebenaraan itu harus dibuktikan melalui proses hukum yang sedang ditangani oleh kepolisian saat ini.
“Proses pembuktian nanti. Misalnya kasus Luhut, kalau bicara Luhut itu pikiranya uang, uang dan uang. Mungkin itu kritikan,” jelas dia.
Namun, kata dia, beda halnya apabila dikatakan misalnya Luhut memaksa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyediakan dana proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
“Itu jadi masalah, bukan kritikan. Karena ada kata memaksa, kapan dan dimana. Wong anggarannya tidak ada kan, tahun 2021 tidak ada anggaran untuk ibu kota baru, darimana masuknya. Misalnya, mungkin Didu benar. Kebenaran itu harus dibuktikan di polisi nanti. Gitu aja kalau saya,” katanya.
(Dirga)
