Sejauh Apa Kerjasama BPJS dengan Pemkot Makassar?

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Wali Kota Makassar, Danny Pomanto dan BPJS Kesehatan di Rujab Wali Kota Makassar, Kamis, (23/3/2017)
Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menyepakati perjanjian kerja sama dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Makassar, drg Unting Patri Wicaksono Pribadi. Kesepakatan tersebut pada bidang kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah kota (Pemkot) Makassar. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Kamis, (23/3/2017)

Pengajuan data kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Pemkot Makassar telah berjalan sejak 2016 lalu hingga empat tahap. Tahap I diajukan 223.978 jiwa yang disetujui sebesar 86.558 jiwa. Tahap II diusulkan 75.684 jiwa disetujui 29.967. Tahap III diusulkan 52.189, disetujui 24.528 jiwa. Tahap IV diajukan 17.955, dan disetujui 8.079

Baca Juga:  Ingin Pejabatnya Kompeten, Danny Siapkan Assessment

Sementara di tahun 2017, tahap pertama diusulkan 20.953, disetujui 9.531dan tahap kedua diajukan 44.583 jiwa yang sementara menunggu persetujuan dari BPJS Kesehatan. Olehnya itu, orang nomor satu di Kota Makassar tersebut menjelaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran iuran penduduk. Dimana, kata Danny, mereka yang sudah didaftarkan oleh Pemkot Makassar ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemkot Makassar dalam program JKN,” ujar Danny pada penandatanganan yang juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Naisyah Tun Azikin, camat dan lurah se-Kota​ Makassar.

Baca Juga:  Musim Mudik Tiba, Petugas TRC Saribattang Tetap Bertugas

Diketahui, Ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini mencakup kepesertaan program JKN dan pembayaran iuran peserta. Program BPJS Kesehatan dan JKN menjadi salah satu program yang harus disukseskan oleh lurah dan camat se-Kota​ Makassar.