INIPASTI.COM, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027. Kegiatan yang mengusung tema tentang “Transformasi Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkeadilan”, sebagai upaya memperkuat arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.
Dalam kesempatan tersebut, Jufri Rahman menjelaskan kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Langkah ini juga sejalan dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu berbasis data.
Penanggulangan kemiskinan, lanjutnya, merupakan salah satu prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan yang dihadapi saat ini dinilai semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.
“Pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah,” ujar Jufri, Senin (20/4) di Kantor Gubernur Sulsel.
Ia menegaskan, setiap intervensi kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Meski demikian, Jufri mengingatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian bersama.
Berdasarkan data BPS (rilis 22 September 2025), terdapat delapan kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas 10 persen, yakni Pangkep (11,6 persen), Jeneponto (11,42 persen), Luwu (10,97 persen), Luwu Utara (10,74 persen), Enrekang (10,73 persen), Kepulauan Selayar (10,61 persen), Tana Toraja (10,54 persen), dan Toraja Utara (10,05 persen).
Sementara itu, lima daerah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Makassar (4,43 persen), Kota Parepare (4,44 persen), Kabupaten Sidenreng Rappang (4,91 persen), Luwu Timur (5,79 persen), dan Wajo (5,86 persen).
“Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata. Karena itu, saya meminta pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi secara detail faktor-faktor penyebab kemiskinan di daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan berbasis data, mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan secara spesifik, serta memastikan setiap program intervensi tepat sasaran.
Hal ini dilakukan melalui integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sebagai faktor utama dalam menekan kemiskinan secara berkelanjutan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan yang dirilis pada 5 Februari 2026, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada 2025 tercatat sebesar 7,43 persen, lebih rendah dari nasional yang berada di 8,25 persen. Angka tersebut juga mengalami penurunan sebesar 0,34 poin persentase dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 7,77 persen.
Capaian ini menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus memperkuat posisinya di kawasan Indonesia Timur.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Irawan Dermayasmin Ibrahim, para wakil bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Selatan, serta kepala Bappelitbangda kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. (in)
